Pembangunan Aceh pascabencana harus fokus tidak hanya pada aspek fisik saja, namun juga harus mencakup pemulihan sosial dan penguatan nilai-nilai adat sebagai dasar kehidupan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dalam arahannya pada acara pembukaan Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk unsur Pemerintah Aceh, pimpinan MAA tingkat Aceh dan kabupaten/kota, serta ulama, tokoh adat, dan cendekiawan.
Wali Nanggroe menekankan pentingnya Musyawarah Besar MAA sebagai momentum penting untuk menentukan arah peradaban Aceh ke depan yang bersumber dari adat dan syariat. Beliau juga menyoroti dampak bencana banjir hidrometeorologi pada tahun 2025 yang bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara menyeluruh.
Untuk mempercepat pemulihan, Wali Nanggroe mendorong konsolidasi dan sinergi lintas lembaga, melibatkan lembaga adat, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota. Beliau berharap Musyawarah Besar MAA 2026 dapat menghasilkan langkah konkret yang tidak hanya menjadi keputusan administratif belaka.
Selain itu, Wali Nanggroe juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan adat di era modern melalui revitalisasi institusi, digitalisasi dan dokumentasi adat, pelibatan generasi muda, serta sinergi lintas sektor. Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk memastikan adat Aceh tetap relevan dan menjadi pilar utama dalam menjaga marwah serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan optimisme, Wali Nanggroe menyampaikan keyakinan terhadap peran MAA dalam menjaga identitas Aceh di tengah berbagai tantangan. Pesan yang disampaikan dari Meuligoe adalah bahwa adat Aceh tetap hidup, Aceh tetap kuat, dan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah.
