Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kemenko PMK. Fadhlullah menegaskan bahwa kebutuhan huntap di Aceh masih besar, dengan data menunjukkan total rumah rusak dan hilang mencapai 246.484 unit, di mana 97.936 unit dalam kategori rusak berat dan hilang. Meskipun rencana pembangunan huntap baru mencapai sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan hingga Februari 2026, Fadhlullah mendesak agar percepatan pembangunan tersebut diutamakan sebagai prioritas nasional. Beliau juga menekankan pentingnya sinkronisasi data huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan.
Selama pertemuan, Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan progres pembangunan huntap melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah. Proyek pembangunan rumah permanen di sejumlah desa yang sedang berlangsung, serta rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, menjadi fokus pembahasannya. Fadhlullah juga meminta dukungan anggaran masa transisi untuk pengungsi yang masih tinggal di hunian sementara (huntara) agar dapat segera menempati rumah permanen. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mencapai langkah nyata dalam percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
