Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) merekomendasikan tiga langkah penting untuk memastikan terselenggaranya Haji Khusus 2026. Masalah utamanya adalah terkait dengan belum dicairkannya Pengembalian Keuangan (PK) jamaah ke rekening Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yang membutuhkan percepatan proses pencairan. Selain itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan keuangan dengan timeline resmi Kerajaan Arab Saudi.
Tim 13 Asosiasi juga menyoroti kebutuhan akan langkah darurat dan dialog teknis konkret antara Kementerian Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan asosiasi PIHK. Masih terdapat ketidakpastian terkait kuota jamaah haji khusus, dan sisa waktu yang singkat untuk melunasi biaya, menimbulkan tantangan dalam operasional. Seluruh dana yang telah disetorkan oleh jamaah sebesar 8.000 dolar AS per jamaah berada di rekening BPKH, menyulitkan PIHK untuk memenuhi kewajiban pembayaran kontrak layanan di Arab.
Tenggat waktu penting yang tidak dapat ditunda, termasuk batas akhir penetapan dan pembayaran paket layanan Armuzna serta batas akhir transfer dana kontrak akomodasi dan transportasi darat di Arab Saudi, harus diperhatikan. Sebuah sistem yang tepat untuk mekanisme PK dari BPKH ke PIHK sangat penting untuk menghindari risiko operasional dan ketidakpastian layanan jamaah. Dengan adanya tantangan ini, pemenuhan kuota Haji Khusus tahun depan menjadi sebuah prioritas utama untuk diselesaikan demi keberlangsungan penyelenggaraan haji nasional.
