Pemerintah Aceh Usul Peluang Kewenangan Badan Jaminan Kesehatan Sendiri
Pemerintah Aceh mengusulkan kepada Komisi IX DPR RI adanya regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk badan jaminan kesehatan sendiri untuk pengelolaan anggaran kesehatan yang lebih efisien.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, menyatakan bahwa dengan adanya regulasi baru, provinsi dapat membentuk badan jaminan kesehatan sendiri sehingga anggaran yang selama ini dikeluarkan dapat lebih hemat dan bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lainnya. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Aceh.
Perlunya Dukungan Pemerintah Pusat
M Nasir menyebutkan bahwa pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sekitar Rp550 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan, namun menghadapi penurunan kemampuan fiskal daerah. Harapannya, ada skema dari pemerintah pusat untuk membantu Aceh dalam hal ini.
Menanggapi usulan ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, mengapresiasi komitmen pemerintah Aceh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, ia menyoroti beberapa persoalan yang perlu perhatian, seperti angka kematian bayi yang masih di atas target dan masalah rendahnya cakupan imunisasi terkait kasus campak di Aceh.
Sinergi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Aceh
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Mustafa, mengungkapkan bahwa Aceh menjadi pelopor UHC pertama di Indonesia berkat kerja sama kuat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah Aceh dalam menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial. Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Aceh telah mencapai 95,28% dari total penduduk.
Mustafa menambahkan bahwa penyerapan biaya kesehatan di Aceh hingga pertengahan 2026 sebesar Rp2 triliun dengan peningkatan setiap tahunnya. Proses klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit di Provinsi Aceh juga berjalan dengan baik.
