Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memantau aktivitas rekening pejabat di dalamnya. Menkeu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki akses ke rekening seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya, namun hanya melakukan pengawasan terhadap pegawai tingkat eselon I sampai eselon III. Pemeriksaan terhadap harta kekayaan dan aset pejabat Kemenkeu juga melibatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) serta data pembanding dari tahun ke tahun.
Purbaya menyatakan bahwa pejabat eselon I kebanyakan memiliki jejak transaksi yang wajar, mungkin dipengaruhi oleh keterampilan keuangan yang dimiliki. Untuk eselon II dan III, Purbaya tidak memberikan komentar secara spesifik. Namun, untuk pegawai di bawahnya, pemeriksaan harta kekayaan baru akan dilakukan saat mereka akan naik jabatan.
Mengenai pelantikan empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara, Purbaya menjelaskan bahwa langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan untuk memastikan kesinambungan layanan perpajakan kepada masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk menggantikan pejabat-pejabat pajak yang masih terlibat dengan kasus KPK agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan kebersihan dan transparansi di lingkungan Kemenkeu.
