Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera. Namun, bantuan tersebut harus disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan tidak ada kepentingan tertentu. Dalam rapat terbatas terkait progres pembangunan 600 hunian yang dipantau melalui Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan, baik dari masyarakat, komunitas, atau diaspora daerah, harus diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah untuk dikelola dan disalurkan tepat sasaran.
Presiden menegaskan bahwa mekanisme resmi diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke masyarakat yang terdampak dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemerintah tidak ingin penyaluran bantuan malah menimbulkan masalah akibat prosedur yang tidak jelas. Prabowo menjelaskan bahwa bantuan bisa datang dari berbagai pihak, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas masyarakat Indonesia di luar negeri. Semua bantuan tersebut akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama pemerintah pusat dan daerah.
Meskipun penerimaan bantuan adalah hal yang baik, Presiden menekankan bahwa bantuan harus datang dari hati yang tulus dan ikhlas, tanpa adanya kepentingan atau tuntutan tertentu di kemudian hari. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur dalam penerimaan bantuan, agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang. Segala bantuan yang diberikan harus murni dari hati dan tidak disertai dengan kepentingan tertentu. Menjalani proses penerimaan bantuan yang jelas dan dengan tulus hati, diharapkan dapat membantu penanganan bencana dengan lebih baik dan tepat sasaran.
