Pemkab Pidie Usulkan Empat Desa Masuk Program Kampung Nelayan
Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, mendorong empat desa pesisir untuk masuk dalam program nasional kampung nelayan. Usulan ini tidak sekadar administrasi, melainkan harapan besar agar kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut bisa mendapat dukungan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Empat Gampong yang Diusulkan
Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemkab Pidie mengajukan Gampong Kuala Pidie dan Gampong Pasie Brandeh di Kecamatan Kota Sigli, serta Gampong Jeumeurang dan Gampong Tanjong Krueng di Kecamatan Kembang Tanjong. Keempat desa tersebut berada di kawasan pesisir dan sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan.
Kondisi itu menjadi alasan utama mengapa daerah tersebut dinilai layak masuk dalam program kampung nelayan. Pemerintah daerah berharap, jika usulan ini disetujui, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan laut.
Sudah Diverifikasi Kementerian
Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI juga telah turun langsung ke empat desa itu. Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan verifikasi lahan yang diusulkan untuk program kampung nelayan, sekaligus menghimpun data terkait kebutuhan pengembangan di masing-masing lokasi.
Selain melihat kesiapan lahan, tim juga menyerap aspirasi para nelayan setempat. Pendekatan ini penting agar program yang nantinya dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, bukan hanya berhenti pada konsep di atas kertas.
Harapan pada Pembangunan yang Lebih Terpadu
Meski penetapan akhir program berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, pemerintah daerah tetap mengambil peran dalam koordinasi dan pendampingan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie menaruh harapan besar agar usulan tersebut bisa segera direalisasikan.
Program kampung nelayan dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi pembangunan yang lebih terintegrasi di wilayah pesisir, mulai dari dermaga pendaratan ikan, dukungan alat tangkap modern, hingga fasilitas lain yang dibutuhkan nelayan. Bagi Pemkab Pidie, langkah ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
