Pemkab Aceh Barat Gandeng Jaksa Pantau 16 Proyek Strategis
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memilih jalur pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan proyek infrastruktur tahun ini tidak tersandung masalah di tengah jalan. Sebanyak 16 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang dibiayai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), Dana Transfer Umum (DTU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 dipaparkan langsung kepada tim Jaksa Pengacara Negara (JPN). Langkah ini dilakukan agar setiap tahapan pengerjaan tetap berada di koridor aturan dan meminimalkan risiko persoalan administratif maupun teknis.
Pendampingan Hukum Masuk Tahun Kelima
Kerja sama antara Pemkab Aceh Barat dan Kejaksaan Negeri Aceh Barat bukan hal baru. Tahun ini menjadi tahun kelima pendampingan hukum yang diberikan kejaksaan untuk mengawal proyek-proyek strategis daerah. Pendampingan tersebut dipakai sebagai pengaman sejak awal, terutama pada proyek yang rawan memunculkan persoalan jika perencanaan, pelaksanaan, atau administrasinya tidak cermat.
Dalam pemaparan di hadapan JPN, pemerintah daerah menjelaskan sejumlah paket pekerjaan yang mencakup peningkatan jalan, pembangunan jembatan gantung, hingga pembangunan pengaman tebing jembatan. Fokus utamanya adalah memastikan dokumen, proses, dan pelaksanaan di lapangan selaras dengan ketentuan yang berlaku.
Fokus pada Pencegahan, Bukan Menunggu Masalah
Skema pendampingan hukum ini diposisikan sebagai upaya pencegahan, bukan penindakan. Dengan melibatkan kejaksaan sejak tahap awal, Pemkab Aceh Barat berharap potensi kesalahan yang kerap muncul dalam proyek infrastruktur bisa ditekan sebelum berkembang menjadi temuan yang lebih serius. Pola seperti ini juga memberi ruang bagi aparatur teknis untuk berkonsultasi ketika menghadapi keraguan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kejaksaan Negeri Aceh Barat menegaskan pendampingan dilakukan agar proyek berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan kendala hukum di kemudian hari. Bagi pemerintah daerah, langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran pembangunan sekaligus memastikan anggaran yang digelontorkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.
16 Paket Infrastruktur Jadi Sorotan
Enam belas paket yang dipantau tersebut menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Aceh Barat tahun ini. Karena menyangkut akses jalan dan jembatan, proyek-proyek itu memiliki dampak langsung terhadap mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah. Itulah sebabnya pengawasan dini dianggap penting, agar pekerjaan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga sesuai mutu yang ditetapkan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
