BANDA ACEH – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), diminta untuk membangun infrastruktur penunjang pariwisata di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Berbagai event nasional dan internasional bisa digelar di danau tersebut.

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan, H Firmandez. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini menjelaskan, untuk mendukung pengembangan wisata di sana, pemerintah harus membangun infrastruktur penunjang yang sangat vital seperti jalan lingkar Danau Laut Tawar sepanjang 42 kilometer, disertai dengan pembangunan drainase dan jembatan penghubung yang representatif.

“Jalan lingkar sepanjang 42 kilometer itu bukan hanya semata-mata untuk penunjang pariwisata, tapi juga bisa menjadi akses transportasi warga, barang dan jasa dari tiga kecamatan di sekitar Danau Laut Tawar,” jelas H Firmandez.

Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ini melanjutkan, pesona Danau Laut Tawar selama ini belum digarap dengan baik. Panoramanya yang sangat indah akan menjadi daya tarik bagi turis manca negara.

“Danau Laut Tawar itu sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda sudah terkenal. Itu tempat wisata alam terindah sejak dari dulu. Banyak nilai sejarah yang bisa dikembangkan menjadi wisata historis di sana, termasuk salah satunya tentang keberadaan bom aktif peninggalan Belanda di dasar danau seberat 1,5 ton,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, di sekitar Danau Laut Tawar juga terdapat objek wisata lain yang sangat mendukung pengembangan wisata di sana, diantaranya seperti keberadaan Gua Putri Pukes, Gua Loyang Koro, serta Ceruk Mendela tempat ditemukannya kerangka manusia pra sejarah yang berusia sekitar 8.400 tahun.

“Danau Laut Tawar itu bukan hanya sebagai sumber air bagi warga, tapi juga memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Sayangnya panoramanya yang luar biasa belum dikelola dengan baik. Maka kita minta Kementerian Pariwisata untuk membangun indrastruktur di sana,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

Selain itu kata H Firmandez, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, harus segera memikirkan langkah-langkah revitalisasi untuk menjaga kelestarian panorama danau tersebut, apalagi belakangan ini debit air danau mulai menyusut, dan sampah organik mencemarinya.

Karena itu, H Firmandez menyarankan untuk dibentuk Badan Otorita Pengeloal Danau Laut Tawar, guna mengelola potensi dari danau seluas 5.742 hektar tersebut yang berada di ketinggaian 1.200 meter di atas permukaan laut (MDPL).

“Kalau sudah ada badan otorita, nanti berbaga event nasional dan internasional bisa dilaksanakan di Danau Laut Tawar. Dengan demikian kunjungan wisatawan akan semakin meningkat. Sekarang yang penting infrastruktunya dulu dibangun dengan baik,” pungkas H Firmandez.[HK]

Previous articleForum Parlemen Dunia Wujud Komitmen Politik Negara PBB
Next articleLikuiditas Ekonomi Indonesia Tumbuh Melambat
Redaksi Teropong Aceh. Email: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here