Friday, August 7, 2026

Pemerintah Aceh Percepat Implementasi Tambahan TKD 2026

Share

Pemerintah Aceh Percepat Pelaksanaan Tambahan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Aceh terus berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan hal ini pada hari Minggu (19/7).

Langkah Cepat sesuai Arahan Menteri Dalam Negeri

Upaya percepatan pelaksanaan kegiatan Tambahan TKD tersebut dilakukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ. Surat tersebut menyinggung Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Daerah yang Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Mengutip data terbaru, terdapat 766 paket kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp824,90 miliar yang sedang dikerjakan oleh 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Hingga 16 Juli 2026, sebanyak 346 paket kegiatan (senilai Rp337,29 miliar) atau sekitar 45,2% telah masuk tahap pelaksanaan fisik.

Percepatan dan Peningkatan Proses

Dari sisi pengadaan barang dan jasa, 447 paket atau sekitar 58,4% dari jumlah total telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia. Sementara itu, 379 paket dengan nilai Rp546,25 miliar juga sudah menandatangani kontrak, yang berarti aktivitas fisik di lapangan diperkirakan akan terus meningkat.

Realisasi keuangan saat ini mencapai Rp98,79 miliar atau setara dengan 11,98%, namun akan terus meningkat sejalan dengan percepatan pelaksanaan fisik. Pada level kabupaten/kota, realisasi Tambahan TKD mencapai Rp27,32 miliar (2,4%) dengan sektor pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan urusan lainnya turut mendapatkan alokasi.

Pemerintah Aceh memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai waktu, mutu, dan sasaran untuk mempercepat pemulihan daerah. Melalui Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026, diharapkan kualitas infrastruktur dan layanan publik dapat ditingkatkan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Source link

Berita Lainnya

Berita Terbaru