Pemerintah Aceh Minta Daerah Validasi Data Bencana untuk Percepatan Pemulihan
Di tengah situasi bencana yang melanda, Pemerintah Aceh memberikan arahan kepada kabupaten/kota terdampak untuk segera melakukan validasi data kebencanaan dan verifikasi lapangan. Hal ini bertujuan agar proses pemulihan bisa segera dijalankan tanpa hambatan.
Koordinasi dan Validasi Data
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin pertemuan koordinasi penting ini bersama tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pusat. Salah satu poin penting yang diungkapkan adalah pentingnya penggunaan kebijakan satu data dan satu pintu pelaporan untuk memudahkan sinergi dengan pemerintah pusat dan Satgas Nasional.
Dalam pertemuan ini, ditekankan pentingnya validasi data korban yang teliti, kebutuhan pasca bencana, hunian tetap, jaminan hidup, dan kerusakan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan data antar instansi yang bisa memperlambat proses pemulihan.
Reaktivasi Posko Rehab Rekon
Selain validasi data, Dek Fadh juga menginstruksikan agar posko rehab rekon di daerah segera diaktifkan kembali. Hal ini bertujuan untuk mempercepat verifikasi lapangan, update harian, dan pemantauan progres pemulihan di lapangan.
Rapat koordinasi ini juga menyoroti beberapa permasalahan utama, seperti sinkronisasi data, reaktivasi posko lapangan, dan koordinasi antar lembaga terkait seperti BNPB, BPS, dan kementerian/lembaga lainnya. Semua hal ini dianggap masih perlu koordinasi intensif untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh.
Penyelesaian huntap, huntara, jadup, dan bantuan masyarakat turut menjadi fokus dalam pembahasan. Banyak kendala administrasi dan keterbatasan sarana dasar menjadi hambatan yang harus segera diselesaikan.
Melalui rapat ini, diharapkan penguatan posko rehab rekon, penerapan sistem satu pintu data, serta dukungan afirmatif dari pemerintah pusat dapat menjadi kunci untuk percepatan penanganan pascabencana secara terintegrasi.
Fadhlullah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran tambahan TKD (transfer keuangan daerah) untuk pemulihan pasca bencana sesuai arahan Mendagri dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Dengan demikian, diharapkan penanganan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan mendesak yang ada.
