BANDA ACEH – Wacana Pemerintah Aceh untuk melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil – CPO) harus benar-benar menguntungkan Aceh. Nilai tambah dari pemurnian CPO menjadi minyak makan harus kembali ke Aceh, bukan dinikmati oleh daerah luar.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez, menanggapi wacana Gubernur Irwandi Yusuf yang akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) larangan ekspor CPO dari Aceh.

“Jangan sampai nanti CPO dilarang ekspor, tapi pengolahannya dilakukan di luar Aceh, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh daerah lain. Kalau Pemerintah Aceh serius, pabrik pemurnian CPO menjadi minyak makan harus dibangun di Aceh, di daerah sentra perkebunan sawit,” harap H Firmandez.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini melanjutkan, pembangunan pabrik refinery untuk pemurnian CPO menjadi minyak makan juga harus dilakukan dengan mutu dan kualitas yang baik, agar minyak makan yang dihasilkan bisa bersaing dengan produk yang sama di pasaran.

“Refinery itukan proses pemurnian dengan cara menghilangkan asam lemak, bau, serta warna CPO, sehingga memenuhi syarat mutu guna. Ini harus dipikirkan juga, kalau tidak maka akan sia-sia. Kalau bisa, industri kepala sawit di Aceh itu dari hulu hingga ke hilir harus dilakukan di Aceh, sehingga nilai tambahnya benar-benar nyata bagi daerah,” lanjut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Maritim tersebut.

Masih menurut H Firmandez, dengan dibangunnya industri kelapa sawit di Aceh, dampaknya akan terbukanya lapangan kerja, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi angka pengangguran.

Namun sejalan dengan hal tersebut, juga harus dipikirkan dampak bagi lingkungan. Karena menurut H Firmandez, selama ini persoalan yang timbul dari perkebunan sawit adalah hilangnya sejumlah sumber air sehingga memicu kekeringan, berkurangnya kawasan resapan air, sehingga pada musim hujan akan mengakibatkan banjir bandang karena lahan sawit tidak mempunyai kemampuan menyerap dan menahan air.

“Di beberapa daerah, limbah dari industri kelapa sawit juga mengakibatkan dampak ekologi seperti pencemaran lingkungan yang akan mengurangi biota dan mikroorganisme, serta dapat menyebabkan keracunan. Ini juga harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Selain itu H Firmandez menyarankan agar Pemerintah Aceh membuat regulasi agar perusahaan dan industri kelapa sawit di Aceh, harus mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Apalagi selama ini di beberapa daerah di Aceh masih terjadi sengketa antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat setempat.

“Jadi jangan cuma sekedar melarang ekspor CPO-nya saja, tapi dampak dari industrilisasi sawit juga harus dilihat. Pemerintah Aceh harus hadir memberi perlindungan kepada rakyatnya,” pungkas H Firmandez.[HK]

Previous articleLikuiditas Ekonomi Indonesia Tumbuh Melambat
Next articleDelegasi Parlemen 45 Negara Akan Bersidang di Bali
Redaksi Teropong Aceh. Email: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here