Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah didampingi Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh pada Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh, di Gedung Utama DPR Aceh, Senin 24 Oktober 2016.

BANDA ACEH – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban konflik, dengan melakukan pengungkapan kebenaran secara objektif, berdasarkan fakta, dan tanpa diskriminatif.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah pada peresmian Kantor Sekretariat KKR Aceh, di Kuta Alam Banda Aceh, Kamis 22 Juni 2017. “Lakukan pengungkapan kebenaran secara objektoif, berdasarkan fakta dengan tidak deskriminatif serta tidak memihak kepada kelompok tertentu,” ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin LC. MA.

KKR Aceh merupakan salah satu amanah undang-undang yang lahir dari kesepakatan Helnsinki yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor Aceh Nomor 11 Tahun 2013.

Sebagai tindak lanjut dari hadirnya qanun itu, Gubernur Zaini Abdullah kemudian melantik para komisioner KKR Aceh pada Oktober 2016 lalu. Tugas para komisioner itu adalah mengungkap fakta-fakta kebenaran di lapangan.

“Ungkap semua kebenaran sehingga KKR Aceh bisa menjadi contoh lembaga pembela kebenaran dan keadilan atas hak-hak korban konflik di masa lalu,” harapnya.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here