Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mendesak Bupati/Wali Kota daerah terdampak bencana untuk segera mengaktifkan kembali posko guna percepatan pendataan pembangunan huntap bagi korban banjir. Pengaktifan posko ini dianggap penting karena baru sepuluh dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana yang telah menyelesaikan pendataan huntap. Fadhlullah juga menegaskan pentingnya pendataan ini terutama terkait penempatan orang dalam huntap di Aceh. Ia mencontohkan pengalaman di Aceh Utara yang menyebutkan bahwa sejumlah orang yang awalnya setuju menempati huntap komunal berubah pikiran setelah pembangunan selesai.
Selain itu, Fadhlullah juga merinci skema pembangunan huntap yang harus dipercepat pemerintah setempat. Skema tersebut termasuk huntap komunal, huntap di lahan milik korban, dan bantuan dana tunai bagi pembangunan rumah secara mandiri. Selain itu, ia menekankan perlunya penyelesaian administrasi seperti lokasi huntap, legalitas tanah, dan pembentukan tim verifikasi huntap. Semua tahapan ini harus dipercepat agar tidak terjadi keterlambatan dalam masa transisi tanggap darurat. Fadhlullah juga meminta media massa untuk melaporkan upaya-upaya pemerintah dalam membantu pemulihan Aceh dari bencana banjir.
