BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR-RI, H Firmandez menilai pengelolaan dana Otsus di Aceh lebih baik diserahkan ke daerah kabupaten/kota, tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, sejak 2017 pemerintah kabupaten/kota di Aceh mendapat jatah 40 persen dana Otsus, tapi mereka hanya mengusulkan program dan kegiatan sejumlah nilai dana Otsus yang akan diterima, sementara pengelolaannya dilaksanakan Pemerintah Aceh.

“Itu memang harus dikembalikan ke daerah kabupaten/kota, alokasi sesuai jatah masing-masing. Untuk itu kita berharap perubahan rancangan qanun tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil dan penggunaan dana otsus harus bisa segera disahkan, agar dana otsus yang hak daerah bisa langsung ditransfer ke rekening masing-masing kabupaten/kota,” ujar H Firmandez.

H Firmandez juga berharap kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  bisa segera mengoreksi perubahan rancangan qanun tersebut, sehingga bisa segera disahkan oleh DPRA, dan dana otsus tahun anggaran 2019 bisa diterima oleh daerah kabupetan/kota.

“Kita berharap segera dikoreksi Mendagri, dikembalikan ke DPRA untuk disahkan menjadi qanun, agar pengalihan pengelolaan dana Otsus tahun anggaran 2019 dari pemerintah Aceh ke kabupaten/kota bisa dilakukan,” harapnya.

Selain itu kata H Firmandez, penggunaan dana Otsus Aceh harus lebih terarah, sehingga memberi dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah. Ia mencontohkan, Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus, penggunaan dana otsus harus menyentuh bidang-bidang keistimewaan dan kekhususan tersebut, seperti untuk penguatan pelaksanaan syariat Islam dan lain sebagainya.

“Pemberian dana Otsus merupakan salah satu upaya pemerintah untuk penguatan pemerintahan daerah. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk penguatan otonomi daerah. Itu tentunya untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, Aceh sebagai daerah bersyariat, harus mampu memaksimalkan penggunaan dana Otsus untuk penguatan syariat Islam. Dana Otsus bisa digunakan untuk bangun mesjid, sarana ibadah dan infrastruktur lainnya untuk penguatan syariat Islam di Aceh.
Namun kata H Firmandez, ketika pengelolaan dana otsus nanti diembalikan ke kabupaten/kota, penggunaan dan pengelolaannya juga harus sesuai nomeklatur untuk kesejahteraan rakyat. “Kita berharap ketika dikembalikan ke daerah jadi lebih baik, jangan nanti menjadi kasus. Makanya saya ingatkan semuanya harus sesuai dengan nomeklaturnya,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here