BANDA ACEH – Anggota Komisi VII DPR RI, H Firmandez menilai Pemerintah Aceh telah gagal melindungi petani. Hal itu terkait dengan kasus yang menimpa petani berprestasi di Aceh, keuchik Munirwan yang harus mendekam di penjara, padahal telah sukses mengembangkan bedih pada unggul IF8.

“Ini presenden buruk bagi petani, seharusnya petani berprestasi seperti keuchik Munirwan itu dilindungi dan diberdayakan oleh Pemerintah Aceh, bukan malah mejebloskannya ke penjara. Kalau hanya itu persoalan sertifikasi benih unggul, tugas Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk mendampingin dan mengurusi legalitasnya, bukan malah memenjarakannya,” ujar H Firmandez.

H Firmandez yang juga tim pemantau otonomi khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta sangat menyayangkan adanya kasus kriminalisasi terhadap petani berprestasi di Aceh tersebut. “Petani itu asset bangsa, punya kontribusi besar dalam penyediaan pangan. Orang-orang seperti Keuchik Munirwan itu harus didukung, bukan malah dipenjara,” tegas mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh tersebut.

Selain itu, H Firmandez selaku Wakil Ketua Umum Umum Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO) menilai kasus yang menimpa Keuchik Munirwan adalah sebuah ironi, dan salah kaprah dalam penerapan
UU No 12 th 1992 sebagaimana telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi dan penerapan Permentan Nomor 40 Tahun 2017.

“Keuchik Munirwan didakwa melanggar UU Sistem Budidaya Tanaman Pasal 12 ayat 2 junto pasal 60 ayat 1. Padahal jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012, dakwaan tersebut seharusnya tidak berlaku bagi petani kecil seperti Keuchik Munirwan,” ungkap H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara juga telah lalai menjalankan tugasnya yang diamanatkan Permentan No.40 tahun 2017, yakni tentang kewajiban untuk mendaftarkan benih-benih hasil pemuliaan petani kecil yang diminati oleh petani kecil lainnya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Aceh Utara seharusnya memahami subtansi dari Permentan No 40 tahun 2017 tersebut.

“Karena itu kita minta kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk mecabut laporannya ke polisi, serta berharap Polda Aceh bisa segera membebaskan Keuchik Munirwan,” harap H Firmandez.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 23 Juli 2019 Keuchik Munirwan, Kepala Desa dan juga Direktur Bumdesa Nisami Indonesia dari Gampong (Desa) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan surat ketetapan Polda Aceh No. S.Tap/16/VII/RES. 2.1/2019 atas tuduhan memproduksi dan mengedarkan secara komersial benih Padi IF8 yang belum dilepas varietasnya.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here