JAKARTA – Anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogyakarta, H Firmandez kembali meminta Pemerintah Pusat untuk menuntaskan pengalihan wewenang pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Badan Pertanahan Aceh (BPA).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menjelaskan, pengalihan kewenangan tersebut merupakan amanah Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang hingga kini belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

“Pengalihan kewenangan ini merupakan amanah undang-undang, dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengalihan itu sudah ada, yakni Perpres No.23 tahun 2015, jangan lagi berlarut-larut,” ujar H Firmandez, Rabu, 1 Mei 2019.

H Firmandez menambahkan, jika persoalan itu terus berlarut-larut, maka kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah akan hilang. Hak Aceh yang dijamin undang-undang tersebut merupakan konsekwensi dari perdamaian untuk kemakmuran rakyat.

“Harus ada political will dari pemerintah pusat, untuk mempercepat proses pengalihan kewenangan masalah pertanahan di Aceh. “Sudah 13 tahun UUPA berlaku, tapi persoalan ini belum selesai. Pemerintah kita minta untuk tidak lagi mengecewakan rakyat Aceh, dulu konflik terjadi karena rakyat Aceh kecewa kepada pemerintah, jangan sampai itu terulang hanya gara-gara pemerintah abai terhadap hak-hak rakyat Aceh yang dijamin oleh undang-undang,” tegas H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, dirinya selaku anggota Tim Pemantau Otsus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta, sudah berulang kali menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah melalui kementerian terkait, setelah menerima masukan dari berbagai elemen di Aceh dalam pertemuan dengan tim pemantau Otsus.

Padahal kata H Firmandez, pengalihan status kelembagaan, aset, kepegawaian dan dokumen pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional ke Badan Pertanahan Aceh dan kantor pertanahan kabupaten/kota di Aceh sangat penting untuk penataan dokumen pertanahan di Aceh.

Seharusnya lanjut H Firmandez, pemerintah sudah membentuk Tim Pengalihan yang diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebulan setelah Perpres No.23 tahun 2015 keluar. “Yang kita selalu pertanyakan, kenapa pemerintah belum membentuk tim pengalihan itu sampai sekarang?” tanya H Firmandez.

Padahal tambah H Firmandez, Pemerintah Aceh sudah lama membentuk kelembagaan Badan Pertanahan Aceh melalui Qanun Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kerja (SOTK) sebagai lembaga otonom, seharusnya dengan sudah dibentuknya Badan Pertanahan Aceh tersebut, pemerintah sudah bisa langsung mengalihkan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional ke lembaga tersebut.

“Itu hak Aceh, amanah undang-undang, turunannya sudah ada, lembaganya juga sudah dibentuk, tinggal sekarang niat baik dari pemerintah untuk melakukan pengalihan kewenangan itu. Kita akan terus perjuangkan ini sampai semua turunan UUPA dan hak-hak keistimewaan Aceh itu terpenuhi,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here