BANDA ACEH – Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan Yogjakarta, H Firmnadez mengkritisi perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh yang tidak berjalan maksimal. Hal itu ditadai dengan membengkanya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) setiap akhir tahun.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menilai, besarnya Silpa setiap akhir tahun anggaran di Aceh merupakan persoalan lama yang sampai sekarang terus berlanjut, seharusnya Pemerintah Aceh bisa memperbaiki perencanaan dan pengganggaran supaya tidak adanya Silpa di akhir tahun.

“Ini persoalan lama, Pemerintah Aceh harus segera berbenah, jumlah Silpa Aceh setiap tahun bukan berkurang malah semakin bertambah. Pemerintah Aceh harus melakukan perencanaan pembangunan strategis yang baik, jangan hanya di atas kertas saja, implementasi dan pengendalian serta percepatan realisasi anggaran harus dilakukan secara maksimal,” ujar H Firmandez, Kamis, 27 Juni 2019.

Anggota Komisi VII DPR RI ini merincikan, pada tahun tahun 2011 Anggatan Pendapatan dan Belanda Aceh (APBA) yang menajdi Silpa tercatat sebesar Rp 1,5 triliun, tahun 2012 naik menjadi Rp 1,6 triliun, 2013 turun sedikit menjadi Rp 1,4 triliun, dan tahun 2014 turun lagi menjadi Rp 917 miliar, berlanjut ke tahun 2015 sekitar Rp 800 miliar, kemudian tahun 2016 Silpa sebesar Rp 462 miliar, tapi pada tahun 2017 naik lagi menjadi Rp 1,2 triliun, dan tahun 2018 membengkan menjadi Rp 1,6 triliun.

“Antara tahun 2014 hingga 2016 itu trend penurunan Silpa Aceh sudah baik, tapi ironisnya tahun 2017 dan 2018 malah naik lagi dari Rp 462 miliar di tahun 2016 kini menjadi Rp 1,6 triliun di tahun 2018. Ini tidak baik bagi pembangunan Aceh,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, untuk mencegah besarnya Silpa di akhir tahun anggatan, perlu pengesahan anggaran di awal tahun, sehingga serapan anggatan bisa maksimal. Untuk itu tim anggaran eksekutif dan legslatif harus mengubah paradigma berpikir, tidak lagi terjebak pada kepentingan kelompok dan golongan.

“Manajemen anggaran pemerintah dan legislatif Aceh harus diperbaiki, komunikasi eksekutif dan legislatif Aceh terlebih dulu yang harus dibetulkan. Sehinga pembahasan anggaran tidak berlarut-larut. Perencanaan anggaran juga harus matang dari awal, jangan copy paste anggaran tahun sebelumnya. APBA itu merupakan stimulant untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau pengesahannya lambat, pertumbuhan ekonomi akan mandeg, dan pada akhir tahun anggaran akan menumpuk menjadi Silpa. Ini sangat merugikan bagi Aceh,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here