BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, H Firmandez meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tetap membangun kampus Instutut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional di Aceh.

Menurutnya, ini merupakan persoalan lama yang sampai sekarang masih berlarut-larut, dan sudah beberapa kali pindah lokasi. Awalnya direncanakan dibangun di Sabang, kemudian digeser ke Janto, Kabupaten Aceh Besar, lalu pindah lagi ke Kabupaten Bireuen.

Kini Mendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo malah mengatakan Bireuen tidak memenuhi kriteria untuk lokasi pembangunan kampus IPDN, dan rencananya akan dikembaikan ke lokasi awal di Jantho.

“Ini menjadi tanda tanya besar, dulu di Sabang lahan sudah disediakan, tidak jadi dibangun, pindah ke Janto, pindah lagi ke Bireuen, sekarang balik lagi ke Jantho, ada apa ini?” tanya politisi Golkar dari daerah pemilihan Aceh 2 tersebut, Kamis, 25 Oktober 2018.

Menurut H Firmandez, tak masalah di lokasi mana kampus IPDN Regional itu dibangun, yang penting tetap di Aceh. Ia berharap Pemerintah Aceh dan Kemendagri bisa duduk bersama membahas lokasi yang cocok.

“Di masa saja boleh, asal masih di Aceh, jangan nati pindah lagi. Jadi kita sibuk pada persoalan itu-itu saja, sehingga kampus IPDN Regional Aceh sampai sekarang tidak ada wujudnya,” tegas H Firmandez.

H Firmandez berharap pembangunan IPDN di Aceh harus segera ada kejelasan, karena dikhawatirkan jika tidak ada kejelasan tempat, maka tidak mustahil jika kemudian pembanguan IPDN akan digeser oleh Pemererintah Pusat ke Medan, Sumatera Utara, karena Sumatera Utara juga punya keinginan untuk memiliki IPDN.

“Dulu pertimbangannya Bireuen lebih strategis jika dibandingkan di tempat lain, karena berada di bagian tengah pesisir barat dan utara Aceh, selain itu Bireuen juga mudah diakses dari bagian tengah Aceh. Letak geografisnya dinilai cocok, tapi kok sekarang sudah tidak memenuhi syarat, ada apa ini?” tanyanya.

Selain itu kata H Firmandez, lambatnya realisasi pemangunan IPDN di Aceh menjadi tanda tanya besar. Jika dirunut ke belakang, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah diusulkan dibangun di Jantho atau Saree, Aceh Besar.

Kemudian dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan untuk dibangun di Sabang, waktu itu Jokowi sudah setuju dan mengeluarkan surat ihwal rencana pembangunan kampus itu di Sabang. Malah, pada November 2014 lalu, Tim IPDN yang dipimpin langsung oleh rektor, bersama guru besar IPDN dan rombongan sudah melakukan peninjauan ke Kota Sabang, dan Pemko Sabang juga sudah menyediakan lahan seluas 100 hektar. Itu pun kemudian tidak jadi.

H Firmandez menegaskan, pembangunan kampus IPDN di Aceh sangat penting. Keberadaan kampus lembaga tinggi kedinasan bisa mencetak kader pemerintahan di daerah. Lulusan IPDN dibutuhkan untuk menjadi tenaga administrator dan birokrat di pemerintahan.

“Anak-anak Aceh juga tidak lagi harus ke luar daerah untuk belajar ilmu pemerintahan. Kita harus ciptakan generasi yang mapan di bidang birokrasi dan pemerintahan sejak dini, makanya saya mendorong agar kampus IPDN ini segera dibangun,” pungkas H Firmandez.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here