CEO Anthropic, Dario Amodei, sedang dalam pertempuran hukum sengit dengan Departemen Perang AS terkait etika penggunaan kecerdasan buatan dalam konteks militer. Saat ini, perusahaan AI, Anthropic, telah resmi mengajukan gugatan terhadap Departemen Perang AS di pengadilan federal San Francisco, menolak keras penggunaan model AI Claude mereka untuk penggunaan senjata otonom yang mematikan dan sistem pengawasan massal terhadap warga sipil. Sidang ini dipimpin oleh Hakim Distrik AS Rita Lin dan telah dipercepat dari jadwal semula pada 3 April 2026 menjadi hari Selasa.
Kasus ini bermula pada Februari 2026 ketika Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara sepihak mengakhiri hubungan dengan Anthropic dan mengklaim perusahaan sebagai “risiko rantai pasokan keamanan nasional”. Penilaian tersebut kemudian menyebabkan gugatan ganda pada 9 Maret terkait peninjauan kembali status tersebut dan pembelaan atas hak Amandemen Pertama.
Situasi ini menyoroti ironi besar dalam tren pasar dan kebijakan militer tahun 2026. Sementara raksasa teknologi bersaing untuk menyediakan kecerdasan buatan untuk digunakan dalam mesin pembunuh demi untung, Anthropic memilih untuk mengorbankan potensi bisnis untuk prinsip yang diyakini. Pada tahun 2025, Anthropic menandatangani kontrak senilai Rp3,4 triliun (USD200 juta) dengan Pentagon, namun negosiasi gagal karena Departemen Perang AS meminta kontrol penuh atas penggunaan model AI mereka.
