TAPAKTUAN – Keputusan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Fajar Selatan, Azwar MR membeli beberapa unit kendaraan roda dua dan roda empat pada tahun 2015 sumber dana hibah APBK Aceh Selatan terancam berdampak kasus hukum.
 
Pasalnya, pengadaan kendaraan penunjang operasional perusahaan plat merah tersebut menggunakan perusahaan milik pribadi Azwar MR atas nama CV Aneuk Meukek.
 
Hal itu terungkap berdasarkan hasil temuan tim Pansus DPRK Aceh Selatan. Salah seorang anggota tim pansus, Tgk Adi Zulmawar mengungkapkan hal tersebut. hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Badan Pengawas BUMD Fajar Selatan, Ashar Baharuddin ST dan Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan, Fujianto, saat dihubungi secara terpisah, Kamis 9 Maret 2017.
 
Tgk Adi Zulmawar mengungkapkan, keputusan Direktur BUMD Fajar Selatan, Azwar MR menggunakan perusahaan milik pribadi dalam pengadaan kendaraan perusahaan dinilai merupakan sebuah keputusan keliru dan patut untuk dipertanyakan.
 
“Terus terang saja, kami telah menaruh kecurigaan mendalam atas keputusan Direktur BUMD Fajar Selatan Azwar MR menggunakan perusahaan pribadi dalam pengadaan kendaraan perusahaan. Sebab seandainya saja suatu saat nanti yang bersangkutan tidak lagi bekerja di BUMD, kami rasa sah-sah saja jika ahli waris yang bersangkutan mengklaim bahwa kendaraan tersebut milik pribadi saudara Azwar MR,” kata Tgk Adi Zulmawar.
 
Anehnya, sambung Tgk Adi, disaat persoalan tersebut dipertanyakan langsung kepada yang bersangkutan oleh anggota dewan dalam rapat resmi di Kantor DPRK beberapa waktu lalu, Azwar MR justru menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan sebuah kekhilafan pihaknya, karena itu pihaknya berjanji akan merubah kembali prosedur pengadaan kendaraan dinas.
 
“Coba anda bayangkan, apakah logis pernyataan seorang Direktur BUMD Fajar Selatan ketika sudah dipertanyakan oleh anggota dewan terkait pengadaan kendaraan perusahaan atas nama perusahaan pribadinya, disaat itu pula dia mengaku khilaf dan berjanji akan merubah prosedur pengadaan kendaraan tersebut. Seandainya persoalan ini tidak terungkap, berarti sampai nanti akan atas nama perusahaan pribadinya,” sesal Tgk Adi Zulmawar.
 
Terkait persoalan pengadaan kendaraan BUMD Fajar Selatan tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Badan Pengawas BUMD, Ashar Baharuddin ST. Menurutnya, kasus tersebut memang sudah menjadi salah satu temuan pihak Kantor Akuntan Publik Zulfikar dan Rizal Banda Aceh saat melakukan audit terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran perusahaan itu beberapa waktu lalu.
 
“Setahu saya, terkait pengadaan kendaraan atas nama perusahaan milik pribadi Direktur BUMD tersebut memang sudah menjadi salah satu temuan kasus pihak KAP Zulfikar dan Rizal Banda Aceh. Sebelum laporan tersebut diserahkan kepada Bupati Aceh Selatan, saya sempat membaca isi laporan hasil audit tersebut,” kata Ashar Baharuddin dihubungi wartawan secara terpisah di Tapaktuan, Kamis 9 Maret 2017.
 
Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Selatan, Fujianto. Meskipun dia mengaku tidak menerima data lengkap terkait hal itu, tapi dia juga pernah mendengar desas desus terkait pengadaan kendaraan oleh pihak BUMD Fajar Selatan yang telah menjadi temuan kasus oleh pihak akuntan publik.
 
“Saya memang tidak tahu persis kasusnya seperti apa, tapi saya pernah mendengar terkait pengadaan kendaraan yang kemudian telah menjadi temuan kasus tersebut. Secara hirarki kerja, seluruh temuan tersebut tidak disampaikan kepada kami, melainkan langsung kepada Bupati dan pihak Inspektorat,” ujarnya.[Hendri Z]

Previous articleDinkes Janji Perbaiki Kualitas Proyek Puskesmas Sawang
Next articleDirektur BUMD Fajar Selatan: Hanya Salah Pengertian
Redaksi Teropong Aceh. Email: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here