Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky telah memutuskan untuk mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat Afifullah dikarenakan penanganan banjir dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan, terutama dalam hal pendataan dan respons yang cepat. Menurut Bupati, kelemahan dalam respons dan kurangnya kesiapan data telah menghambat penyaluran bantuan dan perencanaan pemulihan yang optimal di Aceh Timur.
Dalam situasi darurat seperti banjir yang kembali melanda Aceh Timur, Al-Farlaky menegaskan perlunya sistem kerja adaptif berbasis data. Kurangnya pendataan korban dan dampak bencana dapat menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat. Sebagai tindak lanjut, Syahrizal Fauzi diangkat menjadi Kepala BPBD setempat untuk memimpin upaya penanganan bencana lebih efektif. Penataan organisasi pemerintahan dianggap penting dalam strategi pemulihan daerah secara cepat dan efisien.
Al-Farlaky juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam efektivitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa penempatan pejabat harus didasarkan pada kompetensi, bukan relasi personal. Bagi dia, pembagian peran di birokrasi harus proporsional untuk memastikan kelancaran kinerja pemerintahan. Selain itu, instruksi telah diberikan kepada kepala perangkat daerah untuk menyesuaikan pola kerja dengan ritme cepat yang ditetapkan pemerintah kabupaten guna memastikan implementasi kebijakan tanpa hambatan struktural.
Setelah fase tanggap darurat dan pemulihan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur merencanakan program peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan fokus pada penguatan ketahanan mental, kepemimpinan krisis, dan budaya kerja yang responsif terhadap situasi darurat. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan perubahan berkelanjutan dalam penanganan bencana dan pemulihan di Aceh Timur.
