Bupati Aceh Besar H Muharram Idris menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Aceh Raya. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan administrasi, tetapi harus disertai konsolidasi seluruh unsur masyarakat dan kesiapan menghadapi peluang pemekaran.
Pernyataan itu disampaikan Muharram saat bertemu panitia, tokoh, dan pengurus Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Aceh Raya di Darul Imarah, Rabu. Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti.
Konsolidasi lintas elemen diperkuat
Muharram menilai peluang pemekaran Aceh Raya semakin terbuka. Karena itu, ia meminta panitia dan masyarakat segera mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk memperkuat koordinasi antarunsur yang selama ini terlibat dalam perjuangan tersebut.
Ia mendorong agar peran pemuda, mahasiswa, dan perempuan Aceh Raya kembali dihidupkan. Tokoh masyarakat, pengusaha, serta kelompok lainnya juga diminta diberi ruang untuk berkontribusi dalam proses pembentukan daerah otonomi baru.
“Saya menyakini pemekaran ini sudah tidak lama lagi, kalau kita tidak siap maka akan tertinggal,” kata Muharram.
Menurut dia, pemerintah pusat mulai membuka ruang komunikasi dengan daerah-daerah yang memiliki aspirasi pemekaran. Daerah yang mengusulkan pemekaran disebut telah diundang dalam agenda bersama DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri.
Muharram meminta kesempatan tersebut dimanfaatkan Aceh untuk menyatukan sikap. Ia juga mengajak kabupaten dan kota lain di Aceh membangun kolaborasi agar perjuangan pemekaran disampaikan dengan suara yang sama.
“Kita perlu berkolaborasi dengan kabupaten kota yang lain di Aceh supaya satu suara untuk pemekaran,” ujarnya.
Perluasan layanan menjadi dasar pemekaran
Bupati Aceh Besar itu mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak mengenai peluang pencabutan moratorium pemekaran, termasuk anggota DPR RI M. Nasir Djamil dan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Ia menyebut terdapat perhatian terhadap wilayah Aceh yang memiliki cakupan luas, termasuk Aceh Besar, untuk memperoleh ruang dalam agenda pemekaran.
Muharram menilai rencana pembentukan Aceh Raya memiliki dasar yang kuat karena berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Luas wilayah Aceh Besar selama ini disebut menjadi tantangan dalam pembinaan gampong, pengawasan, pembangunan, serta pemerataan pelayanan dasar.
“Makanya kita layak untuk dimekarkan, sehingga layanan dasar kepada masyarakat juga akan lebih baik,” katanya.
Ia juga meminta dua unsur kepanitiaan yang selama ini bergerak untuk saling membuka diri. Keduanya terdiri atas panitia percepatan yang dibentuk pemerintah daerah dan panitia yang berasal dari tujuh kecamatan. Koordinasi antara kedua pihak dinilai perlu diperkuat agar persiapan pemekaran berjalan lebih terarah.
Muharram menegaskan, kesiapan Aceh Raya tidak boleh berhenti pada dokumen administrasi. Persiapan masyarakat dan sumber daya pendukung lainnya juga harus dibangun secara menyeluruh.
Abdul Muchti menyatakan dukungan terhadap penguatan kembali peran pemuda dan mahasiswa Aceh Raya. Ketua DPRK Aceh Besar itu menilai generasi muda perlu kembali dilibatkan dalam perjuangan pembangunan daerah.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa pemuda dan mahasiswa Aceh Raya itu harus dibentuk kembali,” kata Abdul.
