BSSN terima penghargaan BPS pada peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2026. Di balik penyerahan penghargaan itu terdapat pertanyaan yang lebih luas: bagaimana data pemerintah dapat dibagipakaikan antarinstansi sekaligus dijaga keamanan dan keandalannya?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan Satu Data Indonesia, kebijakan tata kelola data pemerintah yang turut disebut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi saat membahas peran lembaganya. Penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diberikan atas kontribusi BSSN dalam memperkuat keamanan data statistik nasional.
Peristiwa penyerahan penghargaan serta para pejabat yang hadir telah diulas dalam pemberitaan TeropongAceh mengenai penghargaan BPS untuk BSSN. Pembahasan berikut berfokus pada hubungan antara tata kelola data pemerintah dan kebutuhan perlindungan siber.
Data yang Dibagipakaikan Tetap Memerlukan Perlindungan
Menurut penjelasan resmi pemerintah, Satu Data Indonesia bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan itu juga mengatur agar data lebih mudah diakses serta dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Satu Data Indonesia menggunakan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan cara data disusun, dipahami, dan digunakan secara bersama oleh instansi pemerintah.
Kemudahan berbagi pakai data membawa kebutuhan lain: informasi yang dikelola harus tetap terlindungi. Inilah kaitan yang disoroti Nugroho ketika menyebut keamanan siber dan sandi sebagai fondasi digitalisasi pemerintahan serta pengelolaan ekosistem data nasional.
Penghargaan BPS kepada BSSN tidak mengubah prinsip tata kelola Satu Data Indonesia. Apresiasi itu menunjukkan perhatian terhadap unsur keamanan yang diperlukan ketika data statistik digunakan untuk mendukung pekerjaan pemerintah dan pembangunan nasional.
Perlindungan tersebut menyangkut integritas, validitas, dan ketahanan data statistik sebagaimana disebut dalam konteks penghargaan. Namun, pemberian penghargaan tidak dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa seluruh sistem dan data pemerintah telah bebas dari risiko siber.
Sensus Ekonomi Menjadi Salah Satu Contoh Kebutuhan Keamanan
Kebutuhan menjaga data dapat dilihat dari persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pada Juli 2026, BPS mengumumkan kolaborasi dengan BSSN, Perum Peruri, dan PT Telkom Indonesia untuk mendukung pelaksanaan sensus di seluruh wilayah Indonesia.
BPS menyebut tiga bidang dukungan dalam kolaborasi itu: penguatan keamanan siber, keandalan infrastruktur digital, dan perlindungan data. Menurut BPS, pengelolaan data dalam skala besar membutuhkan sistem teknologi informasi dan jaringan komunikasi yang andal, serta perlindungan terhadap kerahasiaan dan integritas informasi.
Uraian khusus mengenai kerja sama tersebut dapat dibaca dalam artikel MorowaliKita tentang keamanan data Sensus Ekonomi 2026. Dalam konteks Satu Data Indonesia, sensus memperlihatkan mengapa kualitas tata kelola dan keamanan data perlu diperhatikan bersama.
Kerja sama untuk SE2026 telah diumumkan sebelum BSSN menerima penghargaan pada Malam Anugerah HSN 2026 di Jakarta, Sabtu malam, 26 September 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Setelah acara itu, BSSN menyatakan komitmen mempererat kerja sama dengan BPS untuk melindungi instrumen pengumpulan data nasional, termasuk Sensus Ekonomi dan basis data sektoral lainnya. Komitmen tersebut menunjukkan arah pekerjaan kedua lembaga; hasil pelaksanaannya tetap perlu dilihat dari perkembangan yang mereka laporkan kemudian.
Dengan demikian, penghargaan BPS dapat ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas daripada seremoni HSN. Satu Data Indonesia memerlukan data yang dapat digunakan bersama, sementara pengelolaan data statistik berskala besar menuntut perhatian pada keamanan sistem dan informasi yang menopangnya.
Sumber rujukan: penjelasan resmi Satu Data Indonesia dan keterangan BPS mengenai kolaborasi SE2026.
