Jakarta – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, di balik capaian keenam secara berturut-turut tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, mulai dari pengelolaan aset hingga penyelesaian kelebihan pembayaran belanja negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BSSN Tahun Anggaran 2025. Hasil itu memperpanjang catatan positif Opini WTP BSSN yang berhasil dipertahankan selama enam tahun beruntun.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, I Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Capaian tersebut menunjukkan laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Meski demikian, opini WTP tidak berarti seluruh proses pengelolaan anggaran terbebas dari catatan dan ruang perbaikan.
BPK tetap memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti BSSN. Catatan itu menjadi pengingat bahwa kualitas tata kelola keuangan negara tidak cukup diukur dari opini pemeriksaan, tetapi juga dari keseriusan lembaga memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
BPK Ingatkan Anggaran Harus Beri Manfaat Nyata
I Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan, pemeriksaan keuangan bukan sekadar melihat kesesuaian dokumen atau kepatuhan atas penggunaan anggaran pada masa lalu. Hasil pemeriksaan juga harus menjadi dasar perbaikan tata kelola untuk periode berikutnya.
“Setiap program dan penggunaan anggaran negara harus dipastikan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat secara efektif dan akuntabel,” ujar Nyoman.
Pesan tersebut menempatkan pemeriksaan BPK dalam konteks yang lebih luas. Laporan keuangan tidak boleh berhenti sebagai kumpulan angka, bukti transaksi, dan dokumen pertanggungjawaban. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dihubungkan dengan hasil program dan manfaat yang diterima masyarakat.
Dalam kerangka akuntabilitas lembaga pemerintah, opini WTP memang menjadi indikator penting. Akan tetapi, capaian itu tetap harus diikuti dengan pengendalian anggaran yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kemampuan lembaga memastikan program berjalan efektif.
BPK turut mencatat BSSN sebagai salah satu lembaga yang paling tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Ketepatan waktu tersebut mencerminkan kedisiplinan dalam pencatatan transaksi, pengumpulan dokumen, pemeriksaan internal, dan penyusunan laporan.
Selain itu, seluruh rekomendasi pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya disebut telah dituntaskan. Penyelesaian tersebut menjadi catatan penting dalam proses BSSN Audit, karena menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap evaluasi yang sebelumnya disampaikan pemeriksa.
Hasil Laporan Keuangan BPK tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa mempertahankan opini WTP membutuhkan proses yang berkelanjutan. Kualitas laporan tidak hanya bergantung pada tim pengelola keuangan, tetapi juga pada kedisiplinan seluruh unit kerja dalam merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran.
Pengelolaan Aset dan Perangkat Lunak Disorot
Di balik raihan WTP BPK, BPK masih menyoroti pengelolaan aset di lingkungan BSSN. Lembaga tersebut diminta melakukan inventarisasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
Inventarisasi menjadi langkah penting untuk memastikan aset negara tercatat dengan benar, diketahui keberadaannya, dipantau kondisinya, dan digunakan untuk mendukung tugas organisasi.
Tanpa pengelolaan yang tertib, aset berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal, mengalami penurunan fungsi, atau tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga. Karena itu, pencatatan aset harus disertai pemeriksaan fisik dan evaluasi manfaat secara berkala.
BPK juga meminta BSSN menyusun kajian pemanfaatan aset tidak berwujud berupa perangkat lunak. Kajian tersebut diperlukan agar aplikasi atau sistem yang dibeli dan dikembangkan dengan anggaran negara benar-benar memberikan nilai tambah.
Perangkat lunak memiliki karakteristik berbeda dibandingkan gedung, kendaraan, atau peralatan fisik. Nilai manfaatnya sangat dipengaruhi oleh tingkat penggunaan, kebutuhan pembaruan, dukungan pemeliharaan, keamanan sistem, serta kesesuaiannya dengan operasional lembaga.
Karena itu, pengadaan perangkat lunak tidak cukup dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat. BSSN harus memastikan sistem tersebut tetap digunakan, dikembangkan, dan mendukung pelaksanaan tugas keamanan siber maupun persandian negara.
Catatan lain berkaitan dengan kelebihan pembayaran akibat ketidaksesuaian volume dan spesifikasi teknis pada belanja barang serta belanja modal. BSSN diminta memastikan nilai kelebihan pembayaran tersebut disetorkan kembali ke kas negara.
Pemulihan kelebihan pembayaran merupakan bagian dari praktik pengelolaan keuangan transparan. Langkah itu diperlukan agar dana negara yang dikeluarkan tidak melebihi nilai pekerjaan atau barang yang benar-benar diterima.
Temuan tersebut juga menegaskan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Internal. Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, pemeriksaan pekerjaan, hingga pencairan pembayaran.
Pengendalian yang lemah pada salah satu tahapan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kontrak dan hasil pekerjaan. Karena itu, pejabat yang terlibat dalam pengadaan dan pengelolaan anggaran harus memastikan seluruh proses dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan.
WTP Bukan Sekadar Penghargaan
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyatakan, opini WTP enam kali berturut-turut tidak boleh dipandang sebatas penghargaan. Menurutnya, capaian tersebut justru menjadi ujian bagi seluruh jajaran BSSN untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan.
“Apresiasi yang diberikan kepada BSSN harus kita lihat sebagai ujian terhadap komitmen dan konsistensi untuk memedomani apa yang sepatutnya kita lakukan,” tegas Nugroho.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa mempertahankan opini WTP bisa lebih berat dibandingkan meraihnya untuk pertama kali. Setelah standar terbentuk, BSSN dituntut mencegah penurunan kualitas laporan, memperbaiki kelemahan, dan memastikan catatan serupa tidak kembali muncul.
Sebagai lembaga yang menjalankan tugas strategis di bidang keamanan siber dan persandian negara, BSSN mengelola anggaran, teknologi, perangkat lunak, infrastruktur, serta aset dengan karakter yang kompleks.
Kompleksitas tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat. Kesalahan pengelolaan tidak hanya berisiko menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas program yang berkaitan dengan perlindungan ruang siber nasional.
Raihan WTP enam kali beruntun memperkuat upaya membangun integritas institusi publik. Namun, integritas tidak hanya dibuktikan melalui opini atas laporan keuangan. Ukuran yang lebih nyata terlihat dari keterbukaan lembaga dalam menerima hasil pemeriksaan dan kecepatan menuntaskan rekomendasi.
Setelah LHP diterima, fokus BSSN kini bergeser pada tindak lanjut. Inventarisasi aset tetap, kajian pemanfaatan perangkat lunak, penyetoran kelebihan pembayaran, dan penguatan pengawasan internal menjadi pekerjaan yang menentukan kualitas laporan keuangan pada periode berikutnya.
Dengan demikian, tantangan BSSN bukan sekadar mengejar opini WTP ketujuh. Tantangan sebenarnya adalah membuktikan bahwa setiap catatan BPK mampu diubah menjadi perbaikan konkret dalam pengelolaan aset, belanja negara, dan pelaksanaan program lembaga.
Sumber: BSSN Teguhkan Integritas Keuangan, Raih WTP Enam Kali Berturut-turut
