BKKBN Aceh mendorong perbaikan tata kelola alat dan obat kontrasepsi di Kota Sabang agar ketersediaan logistik tetap terjaga dan pelayanan keluarga berencana berjalan tanpa hambatan. Penguatan itu dibahas dalam diskusi partisipatif yang melibatkan puskesmas, bidang terkait, klinik swasta, serta Dinas Kesehatan Kota Sabang.
Tim Kerja Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Aceh, Roslindawati, mengatakan pengelolaan logistik kontrasepsi perlu dilakukan secara tertib sejak penerimaan, penyimpanan, pencatatan, hingga pendistribusian. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhan pelayanan KB di Sabang dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
“Penguatan ini untuk memastikan tata kelola alat dan obat kontrasepsi berjalan baik serta ketersediaannya tetap ada dalam mendukung program keluarga berencana,” kata Roslindawati di Sabang, Jumat.
Pengelolaan Satu Pintu
Roslindawati menekankan agar seluruh alat dan obat kontrasepsi dikelola serta disimpan dalam satu pintu, yakni melalui instalasi farmasi. Sistem itu dinilai memudahkan pemantauan, pengawasan, dan pencatatan persediaan di setiap tahapan.
Ia mengingatkan bahwa setiap alat dan obat kontrasepsi yang diterima maupun dikeluarkan harus dicatat secara lengkap. Saldo dalam administrasi juga wajib disesuaikan dengan jumlah fisik yang tersedia. Pencatatan tersebut diperlukan untuk menjaga persediaan sekaligus mengetahui masa kedaluwarsa setiap produk dengan jelas.
“Setiap penerimaan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi wajib dicatat lengkap dan saldo administrasi harus sesuai fisik. Tujuannya, untuk memastikan persediaan tetap terjaga serta masa kedaluwarsa alat dan obat kontrasepsi dapat diketahui dengan jelas,” ujarnya.
Pemanfaatan Aplikasi Sirika
Selain pembenahan administrasi dan penyimpanan, BKKBN Aceh meminta fasilitas pelayanan mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi atau Sirika. Aplikasi tersebut digunakan untuk membantu pemantauan persediaan alat dan obat kontrasepsi.
Pengelola Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi BKKBN Aceh, Zulfikar, mengatakan distribusi perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi stok di masing-masing fasilitas. Dengan pemantauan yang lebih baik, penyaluran logistik diharapkan tidak terlepas dari kebutuhan pelayanan di lapangan.
“Optimalkan aplikasi Sirika. Pendistribusian harus sesuai kebutuhan dan kondisi persediaan di setiap fasilitas, sehingga pelayanan KB tetap berjalan baik dan lancar,” kata Zulfikar.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang Rinaldi Syahputra menyambut penguatan tata kelola tersebut. Ia berharap pengelolaan alat dan obat kontrasepsi di wilayahnya menjadi lebih tertib, efektif, dan akuntabel.
“Kami berharap pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan akuntabel serta mendukung kelancaran pelayanan program keluarga berencana bagi masyarakat,” kata Rinaldi.
