Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh memperkuat budaya antisuap dengan melibatkan mitra kerja dalam pembangunan Zona Integritas. Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sekaligus mendorong terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim menyampaikan hal itu di Banda Aceh, Rabu. Menurut dia, penguatan budaya antisuap diperlukan untuk membentuk individu yang berintegritas dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai standar etika.
Integritas tidak berhenti pada administrasi
Safrina menegaskan, integritas tidak cukup dibuktikan melalui kelengkapan dokumen maupun pernyataan tertulis. Nilai tersebut harus dimulai dari diri setiap individu, dipelihara secara konsisten, lalu berkembang menjadi budaya dan kebiasaan dalam menjalankan pekerjaan.
“Kami terus memperkuat budaya antisuap guna mendukung pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM serta melahirkan individu berintegritas dalam melayani masyarakat,” katanya.
Pernyataan itu menempatkan penguatan antisuap bukan semata sebagai pemenuhan persyaratan administratif. Bagi BKKBN Aceh, penerapan nilai integritas perlu terlihat dalam proses kerja dan cara aparatur menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Safrina juga mengingatkan bahwa predikat WBK yang telah diraih bukanlah titik akhir. Predikat tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola dan memastikan prinsip integritas tetap diterapkan setelah penghargaan diperoleh.
“Justru setelah mendapatkan predikat WBK, tantangan kita adalah memastikan integritas benar-benar hidup dalam setiap proses kerja dalam melayani masyarakat,” ujar Safrina.
Mitra dilibatkan dalam penerapan sistem antisuap
Penguatan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). Safrina menyebut penerapan sistem itu sebagai tanggung jawab bersama, termasuk dalam membangun hubungan yang sehat dan berintegritas dengan rekan bisnis.
Pelibatan mitra dinilai penting agar standar etika yang diterapkan BKKBN Aceh dipahami dan dijalankan secara sejalan. Hubungan kerja dengan mitra, menurut Safrina, menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang prima.
“Bagi BKKBN Aceh, keterlibatan mitra menjadi kunci agar standar etika dipahami sejalan. Penerapan SMAP diharapkan tidak berhenti seremonial, melainkan tumbuh menjadi kebiasaan dan komitmen bersama menjaga organisasi yang bersih, berintegritas, dan terpercaya,” kata dia.
Dengan pendekatan tersebut, BKKBN Aceh menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian predikat, tetapi juga keberlanjutan perilaku antisuap dalam aktivitas organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
