JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendorong pengembangan remitansi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebagai bentuk dukungan terhadap Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng pada peluncuran Program Desmigratif 2017, Senin, 11 September 2017 di Jakarta menjelaskan, program desmigratif sangat penting dilakukan, antara lain mempertimbangkan besarnya kontribusi penghasilan TKI terhadap devisa Indonesia.

Program Desmigratif yang diluncurkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Muhammad Hanif Dhakiri tersebut merupayakan upaya pemerintah dalam penanganan desa kantong TKI secara terpadu, termasuk terkait aspek sosial seperti menjaga keutuhan keluarga TKI.

“Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia siap mendukung Desmigatif melalui berbagai pogram, antara lain remitansi bagi TKI. Mekanisme pengiriman uang dari TKI kepada keluarganya saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti masih dilakukannya remitansi melalui perantara serta proses remitansi yang kurang efisien dan efektif,” jelas Sugeng.

Sugeng menegaskan, BI mendorong dikembangkannya model bisnis remitansi yang lebih efisien, efektif, mudah, dan terjangkau. Model bisnis tersebut terdiri dari kerja sama dengan pihak penyedia jasa untuk memfasilitasi remitansi, yaitu berupa transfer melalui telepon genggam ke telepon genggam, secara host to host, dari agen ke agen, transfer menggunakan cash deposit machine, serta transfer dari kantor pos ke kantor pos.

Untuk mendukung implementasi model bisnis tersebut, diperlukan regulasi agar TKI sebelum berangkat telah membuka rekening, dalam hal ini didorong berupa uang elektronik dan tabungan. Terkait hal ini, BI telah berkoordinasi dengan OJK untuk kemudahan pembukaan rekening oleh perbankan.

Dalam pengembangan model bisnis tersebut, BI tidak hanya mendorong industri namun juga mengupayakan melalui diskusi dengan otoritas sistem pembayaran di negara lain serta menjajagi koridor bilateral remitansi antara Indonesia dengan negara pengirim.

Program lain yang didorong Bank Indonesia dalam pengembangan Desmigratif adalah ekosistem non tunai di komunitas keluarga TKI. Untuk itu, tidak hanya TKI yang diharapkan telah memiliki rekening, namun juga keluarga TKI. Dalam hal ini, Layanan Keuangan Digital (LKD) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia telah memungkinkan masyarakat bertransaksi di agen LKD, dengan menggunakan uang elektronik.

Selain itu, Bank Indonesia juga akan melaksanakan pengembangan UMKM di Desmigratif, dengan mengambil peran sebagai narasumber pendidikan dan pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan klaster ketahanan pangan.

Peluncuran program desmigratif antara lain dihadiri oleh pimpinan lembaga terkait, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, serta beberapa pejabat lainnya.

Sementara itu Menkaer Muhammad Hanif Dhakiri menjelaskan, Desmigratif merupakan desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

“Peluncuran ini bertujuan untuk memantapkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan Program Desmigratif di 60 Kabupaten/Kota dan 120 desa terpilih. Desmigratif merupakan upaya terobosan Kemnaker bekerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan swasta untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi calon TKI/TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI,” jelas Hanif Dhakiri.[HK/rls]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here