Audiensi WALHI Aceh dengan Wali Nanggroe: Langkah Konkret Membahas Arah Lingkungan Aceh
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menemui Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar dalam sebuah audiensi yang digelar di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat sore, 17 April 2026. Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan bagian dari persiapan agenda yang dipandang penting bagi masa depan lingkungan Aceh, terutama menjelang seminar dan lokakarya atau semiloka yang akan berlangsung di Kota Sabang pada akhir April 2026.
Persiapan Semiloka di Sabang
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, memimpin langsung rombongan yang hadir bersama sejumlah pengurus dan anggota organisasi. Dalam audiensi itu, WALHI Aceh memaparkan rencana pelaksanaan semiloka sekaligus mengundang Wali Nanggroe untuk menjadi pembicara kunci. Agenda tersebut disiapkan untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai persoalan lingkungan hidup di Aceh, dengan Sabang sebagai salah satu titik perhatian utama.
Menurut Ahmad, semiloka ini dirancang agar tidak berhenti pada seremonial belaka. Forum itu diharapkan dapat menjadi tempat menimbang ulang berbagai kebijakan dan arah pengelolaan lingkungan, termasuk keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang telah berjalan sekitar 26 tahun. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pembahasan tidak hanya menyentuh persoalan administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap lingkungan dan pembangunan di kawasan tersebut.
Wali Nanggroe Siap Hadir
Wali Nanggroe menyambut baik inisiatif yang dibawa WALHI Aceh. Ia menyatakan kesediaannya untuk mendukung forum itu dan berencana hadir pada 28 April sebagai bagian dari ruang bertukar gagasan mengenai kebijakan lingkungan Aceh ke depan. Sikap ini memberi sinyal bahwa isu lingkungan masih mendapat perhatian dalam agenda kebijakan dan dialog publik di Aceh.
Keikutsertaan Wali Nanggroe dipandang penting karena forum semacam ini membutuhkan pandangan yang tidak hanya melihat Sabang sebagai kawasan strategis, tetapi juga sebagai ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya. Pembahasan tentang BPKS dan arah pengelolaan kawasan diharapkan mampu menghasilkan catatan kritis yang berguna bagi evaluasi kebijakan ke depan.
Ruang Evaluasi untuk Kebijakan Lingkungan
Diskusi yang disiapkan WALHI Aceh ini menunjukkan bahwa isu lingkungan di Aceh semakin menuntut perhatian serius, terutama ketika pembangunan kawasan terus berjalan dan menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara investasi, tata kelola, dan keberlanjutan. Semiloka di Sabang nantinya akan menjadi ruang untuk menguji sejauh mana kebijakan yang ada benar-benar memberi manfaat tanpa mengabaikan kondisi lingkungan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
