BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp 1,223 trilun. Sementara belanja daerah pada tahun yang sama diperkirakan sebesar Rp 1,226 triliun.

Hal itu terungkap dalam rapat penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (RKU) APBK Dan Prioritas Platfot Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banda Aceh tahun Anggaran 2020, yang digelar pada Rabu, 24 Juli 2019 di ruang paripurna DPRK Banda Aceh. Rapat dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadillah bersama dua Wakil Ketua, yakni Heri Julius dan T Hendra Budiansyah.

Wali Kota Banda Aceh dalam sambutannya menyampaikan bahwa rancangan kebijakan umum APBK dan PPAS tahun 2020 tersebut sebelumnya telah dilakukan pembahasan awal di tingkat TAPD.

“Pembahasan awal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan anggaran yang tersedia, sehingga dalam menetapkan program pembangunan didasarkan kepada program pembangunan yang menjadi skala prioritas dan punya dampak kepada masyarakat,” ungkap mantan Dirut Bank Aceh ini.

Dikatakannya juga, rancangan kebijakan umum APBK dan PPAS sendiri disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, yaitu teknoratis, partisipatif, politis, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) melalui Musrenbang Kota Banda Aceh. “Dengan demikian kita harapkan terdapat keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan penganggaran,” jelas Aminullah.

Dijelaskan Wali Kota, kebijakan umum APBK tahun anggaran 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syari’ah.

Lanjut Aminullah, untuk mewujudkannya, maka diperlukan adanya arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2020, yaitu penguatan kemitraan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Hal ini kemudian diuraikan ke dalam dua prioritas pembangunan, yakni penguatan kemitraan keluarga dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Prioritas ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas pendidikan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan pendidikan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi, penelitian dan pengembangan pendidikan,” urai Aminullah.

Prioritas kedua adalah penguatan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dijelaskannya, prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok masyarakat miskin dan pengangguran dalam mengejar ketertinggalan mereka melalui program dan pembiayaan yang langsung menyentuh serta mendongkrak strata sosial, sehingga memperkecil gap yang selama ini terasa begitu signifikan.

Selanjutnya, dua prioritas tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan pembangunan nasional untuk masing-masing urusan melalui program/kegiatan SKPK dan dituangkan ke dalam plafon anggaran sementara.

Usai menyampaikan rancangan kebijakan um tersebut, Wali Kota menyerahkan dokumennya kepada pimpinan sidang, yakni Ketua DPRK Arif Fadilah untuk kemudian dapat ditelaah, dibahas dan dikoreksi oleh dewan yang terhormat dengan harapan serta kontribusi Rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Kota Banda Aceh tahun anggaran 2020 menjadi sempurna.[rls]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here