Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah membuka Sosisalisasi Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Kab/Kota Se-Aceh, Banda Aceh, 8/8/2017.

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh kekurangan sekitar 3.072 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Usulan penambahan PNS baru sudah disampaikan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hal itu diungkapkan Asisten Administrasi Umum Setda Aceh, Kamaruddin Andalah di depan perwakilan Kemenpan RB saat membuka kegiatan penguatan Program SAKIP di lingkup Pemerintah se-Aceh, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Selasa 8 Agustus 2017.

Kamaruddin Andalah merincikan kebutuhan pegawai negeri tersebut adalah untuk tenaga perhubungan sebanyak 42 orang, tenaga pendidikan, terdiri dari guru SMK, SMA dan SLB sebanyak 2.012 orang, tenaga bidang pertambangan dan energi sebanyak 48 orang, tenaga bidang infrastrukrur sebanyak 17 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 963 orang.

Penambahan itu diperlukan untuk menjalankan berbagai kebijakan otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Harapan kami, kiranya Bapak Menteri berkenan untuk menyetujuinya agar kinerja Pemerintahan Aceh dapat lebih optimal,” harapnya.

Permintaan formasi Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menpan RB Nomor B/231/2017 perihal penyusunan kebutuhan PNS pada instansi Pemerintah tahun 2017. Merujuk kepada kebijakan itu, Pemerintah Aceh kemudian mengirim surat kepada menteri bersangkutan terkait kebutuhan PNS di lingkup Pemerintahan Aceh.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here