Pemerintah Aceh mendorong perubahan model pembangunan ekonomi daerah agar tidak lagi bertumpu pada penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah. Arah baru yang ditawarkan adalah memperkuat hilirisasi dan industrialisasi sehingga sumber daya Aceh dapat menghasilkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sendiri.
Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, menyampaikan agenda tersebut dalam Aceh Economic Development Forum (AEDF) 2026 di Banda Aceh, Selasa (6/10). Forum yang diselenggarakan PT Pembangunan Aceh (PEMA) Perseroda itu mengangkat tema “Accelerating Investment and New Industrial Era in Aceh.”
Hilirisasi untuk menahan nilai tambah di Aceh
Taufik mengatakan Aceh memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, energi, pariwisata hingga komoditas unggulan lainnya. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai sumber bahan baku bagi daerah lain.
“Jangan sampai sumber daya Aceh keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai tambah dan lapangan kerja tercipta di daerah lain,” ujar Taufik.
Menurut dia, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan sumber daya lainnya harus semakin banyak diproses di Aceh. Dengan cara itu, manfaat ekonomi dari aktivitas produksi dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat setempat.
Taufik berharap AEDF 2026 tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan. Forum tersebut diharapkan menghasilkan peta jalan yang konkret, peluang investasi yang jelas, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, perbankan, dan masyarakat.
Direktur Utama PT PEMA Perseroda, Faisal Ilyas, menilai tantangan utama Aceh adalah mengubah besarnya potensi sumber daya menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah.
“Kita punya laut yang luas, namun nilai tambah laut kita dinikmati orang luar Aceh. Kita memiliki komoditas pertanian dan perkebunan, tetapi yang kita jual barang mentah,” kata Faisal.
Ia menyebut investasi dan industrialisasi sebagai bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut. Melalui AEDF, PEMA berencana menyusun peta jalan pembangunan untuk 10 hingga 20 tahun ke depan.
Kerja sama investasi dan pengembangan industri
Selain diskusi, AEDF 2026 menjadi ajang penandatanganan sejumlah kerja sama di bidang investasi dan pengembangan industri. PEMA menjalin joint study dengan Tigallapan Investama untuk mengkaji potensi pengembangan energi terbarukan.
Kerja sama strategis juga dilakukan dengan Kedah Agro Ausin Berhad. Ruang lingkupnya meliputi pengembangan agroindustri, perdagangan, agrowisata, logistik, teknologi, peternakan, dan sumber daya manusia.
PEMA kemudian menggandeng Citaglobal untuk joint study mengenai potensi pengembangan energi dan bahan bakar berkelanjutan. Kerja sama lainnya dilakukan dengan PT Banda Sentra Nasional (BSNS) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Aceh.
Sementara itu, bersama PT Indo Surya Galvalume (ISG), PEMA menandatangani nota kesepahaman sekaligus melakukan soft launching pabrik baja ringan, serta MoU dan soft launching tenant hebel dan bata precast.
Faisal mengatakan PEMA memiliki tanggung jawab sebagai instrumen ekonomi daerah. Secara akumulatif, perusahaan tersebut telah menyetorkan dividen Rp128 miliar kepada Pemerintah Aceh. Ke depan, PEMA ingin meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Aceh, terutama ketika daerah menghadapi kondisi fiskal dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
