Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperoleh Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan Pascabencana Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,6 miliar dari Kementerian Perdagangan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk merehabilitasi empat pasar yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Keempat pasar yang menerima dukungan itu ialah Pasar Kecamatan Silih Nara, Pasar Terminal Lama, Pasar Kecamatan Linge, serta Pasar Reje Wali Sejahtera di Kecamatan Ketol. Penyerahan dukungan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Penyerahan DIPA Dana Tugas Pembantuan Sarana Perdagangan Pascabencana di Jawa Barat.
Empat pasar menjadi prioritas rehabilitasi
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Perdagangan, atas dukungan tersebut. Menurut dia, bantuan itu penting untuk membantu daerah terdampak bencana memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami, khususnya bagi daerah yang terdampak bencana dalam menghidupkan kembali serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Haili Yoga dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Senin.
Haili mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan mengawal pelaksanaan rehabilitasi di empat pasar tersebut agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai pasar memiliki peran penting sebagai pusat perputaran ekonomi, terutama bagi pedagang yang terdampak bencana.
“Pasar adalah pusat perputaran ekonomi masyarakat. Kita berharap setelah direhabilitasi, aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan dan para pedagang dapat segera berusaha dengan lebih baik,” ujarnya.
Dukungan nasional untuk 56 pasar terdampak bencana
Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan RI Sri Sugy Atmanto mengatakan, program dukungan pemerintah pusat pada 2026 mencakup 15 kabupaten/kota dengan total 56 unit pasar yang terdampak bencana.
Ia menjelaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pasar pada tahun ini diprioritaskan bagi pasar yang mengalami kerusakan ringan. Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan dan melaksanakan kegiatan agar fasilitas perdagangan tersebut dapat kembali digunakan oleh pedagang dan masyarakat.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Iqbal S. Shofwan menegaskan Dana Tugas Pembantuan tidak hanya berupa bantuan anggaran. Menurut dia, dana tersebut merupakan instrumen kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat setelah bencana.
“Dampaknya bukan hanya fisik, tetapi juga dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama para pedagang yang terdampak bencana,” ujar Iqbal.
Iqbal meminta pemerintah daerah mengawal program tersebut secara serius. Seluruh pembangunan diwajibkan selesai paling lambat 31 Desember 2026. Pemerintah pusat juga akan melakukan evaluasi dan menyiapkan dukungan lanjutan bagi pasar dengan tingkat kerusakan sedang dan berat pada tahapan berikutnya.
Dukungan anggaran itu diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat pemulihan sarana perdagangan sekaligus menggerakkan kembali perekonomian masyarakat Aceh Tengah pascabencana.
