,

YLI Diminta Buat Tapal Batas Hutan Konservasi

TAPAKTUAN – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Yayasan Leuser Internasional (YLI) diminta untuk membuat tapal batas kawasan hutan konservasi Rawa Singkil. Langkah itu perlu dilakukan untuk menghindari perambahan.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Selatan Ir T Masrul. Menurutnya, mayoritas masyarakat di daerah itu masih banyak yang belum mengetahui fungsi dan manfaat serta batas-batas kawasan hutan konservasi suaka margasatwa rawa Singkil khususnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Trumon Raya.

“Masyarakat masih sangat awam pemahamannya terkait keberadaan kawasan hutan konservasi tersebut. Sehingga sangat sering ditemui kasus perambahan hutan karena masyarakat tidak tahu dimana letak tapal batas antara lahan yang bisa digarap dengan yang dilarang,” kata T Masrul di Tapaktuan, Senin 7 November 2016.

Untuk menghindari hal serupa kembali terulang ke depannya, T Masrul meminta kepada pihak terkait khususnya BKSDA dan YLI agar lebih menggencarkan langkah sosialisasi secara langsung kepada masyarakat setempat khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Trumon Raya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi.

“Terkait penetapan tapal batas ini telah pernah kami usulkan beberapa waktu lalu dan saat itu telah mendapat respon positif dari pihak YLI bersama BKSDA. Namun entah kenapa sebabnya, program itu belum terealisasi sampai sekarang. Padahal jika telah ada tapal batas yang jelas kami sangat yakin masyarakat tidak mungkin lagi merambah kawasan hutan konservasi itu,” ujarnya.

Selain itu Masrul juga meminta kepada instansi terkait agar meningkatkan pengawasan terhadap kelestarian kawasan hutan konservasi tersebut. “Rendahnya pengawasan di lapangan membuka peluang bagi masyarakat untuk berbuat pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Provinsi Aceh, Handoko Hidayat, mengatakan pihaknya telah berulang kali menggelar sosialisasi terkait keberadaan kawasan hutan konservasi suaka margasatwa rawa Singkil baik kepada perwakilan masyarakat maupun kepada pemerintah daerah setempat.

Bahkan, sambung Handoko, telah ada komitmen bersama antara masyarakat dan Pemkab Aceh Selatan untuk tetap menjaga kelestariannya. Komitmen tersebut dibuat diatas surat perjanjian resmi sekitar tahun 2012 di hadapan Menteri Kehutanan saat itu MS Kaban yang secara khusus berkunjung ke Trumon, Aceh Selatan untuk meninjau langsung program pembukaan jalan baru dari Keude Trumon – Bulohseuma.

“Intinya bahwa, pihak Kementerian Kehutanan mengizinkan pembukaan jalan baru dari Keude Trumon – Bulohseuma yang melewati kawasan hutan konservasi dengan syarat pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kelestarian kawasan hutan tersebut,” papar Handoko.

Sedangkan terkait dengan tapal batas, menurut Handoko langkah itu bukan kewenangan pihak BKSDA melainkan ranahnya pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah 18 Banda Aceh.

“Terkait tapal batas bukan kewenangan kami, tapi itu ranahnya pihak BPKH wilayah 18 Banda Aceh. Setahu saya langkah itu telah pernah diupayakan, tapi selalu mengalami kendala dan hambatan,” jelasnya. [Hendri Z]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *