,

Wujudkan Keadilan Ekonomi, H Firmandez Minta Pertamina Terapkan BBM Tarif Satu Harga di Aceh

BANDA ACEH – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR-RI, H Firmandez, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) untuk menerapkan tarif satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aceh, khususnya di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Selama ini kata H Firmandez, tarif BBM satu harga telah diterapkan di 73 titik daerah 3T terutama di kawasan timur Indonesia. Ia berharap kebijakan tarif satu harga tersebut juga bisa diterapkan di Aceh.

“Ini penting untuk pemerataan dan keadilan ekonomi bagi rakyat Aceh khususnya di daerah kepulaun terluar, terdepan, dan tertinggal. Di Simeulue dan Sabang misalnya, harga BBM di situ juga harus sama dengan tarif di daratan,” harap anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 tersebut.

H Firmandez melanjutkan, sangat tidak fair jika didaerah 3T di kawasan timur diterapkan tarif BBM satu harga, sementara di wilayah barat tidak. Hal itu sangar tidak sejalan dengan semangat dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan prinsip enegeri berkeadilan.

Selain itu, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini melanjutkan, untuk terwujudnya prinsip energi yang berkeadilan tersebut, Kementerian ESDM dan juga Pertamina harus bisa menjamin suplay BBM ke daerah 3T di ujung barat Indonesia terpenuhi dengan lancar, sehingga tidak terjadinya kelangkaan.

“Saya berharap pemerintah bisa memenuhi ini, karena kelangkaan BBM akan mempengaruhi harga yang mahal, dampaknya, harga-harga bahan pokok dan logistik jadi mahal. Tidak seharusnya rakyat menanggung beban ini. Apa lagi tarif BBM satu harga itu sudah biaya suplainya sudah ditanggung APBN,” lanjut H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, peluang untuk menerapkan tarif BBM satu harga di Aceh sangat memungkinkan. Pasalnya, pemerintah memprogramkan untuk tahun 2019 harus terwujud tarif BBM satu harga di 170 titik daerah 3T dari sebelumnya yang hanya 73 titik di tahun 2018.

“Saya meminta pemerintah untuk membagi titik tambahan itu secara berkeadilan, Aceh juga harus dapat. Program ini harus tersebar secara merata di seluruh wilayah 3T di Indonesia,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *