,

Watimpres Pelajari Toleransi Beragama di Aceh

BANDA ACEH – Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) mempelajari kerukunan dan toleransi beragama di Aceh. Tim yang dipimpin Prof DR Azyumardi Azra MA ini juga
mengumpulkan data dan informasi seputar kode etik penyiaran di Aceh.

Kedatangan Tim Kajian Watimpres tersebut disambut oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Kamaruddin Andalah di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Aceh, Senin, 4 September 2017.

Prof Azyumardi Azra menjelaskan, kunjungannya ke Aceh untuk mendapatkan informasi dan mendalami beberapa persoalan terkait, pelaksanaan syariat Islam, regulasi dan qanun-qanun di Aceh, kode etik penyiaran, pembangunan rumah ibadah, lembaga non muslim di Aceh, adopsi anak, serta berbagai persolaan lainnya.
“Kami juga akan menerima saran-saran dan rekomendasi dari jajaran Pemerintah Aceh yang nanti akan kita sampaikan kepada Presiden,” jelas Azyumardi.

Asisten Administrasi Umum, Kamaruddin Andalah sangat menyambut baik kunjungan tim kajian anggota Watimpres ke Aceh untuk menggali langsung informasi terkait berbagai persoalan di Aceh. Hal ini menurutnya akan memperjelas kondisi sebenarnya di Aceh, baik dalam hal penerapan syariat Islam dan bagaimana toleransi dan kerukunan antar umat beragama, serta berbagai informasi lainnya yang selama ini sering di putarbalikkan oleh pihak pihak tertentu.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian menyampaikan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang bersifat khusus, sehingga diberikan kewenangan dalam pelaksanaan syariat Islam sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Masyarakat Aceh yang beragama Islam kata Edrian akan dikenakan sangsi hukuman cambuk jika melanggar ketentuan yang sudah di atur dalam syariat Islam. Dalam pelaksanaanya lanjut Edrian, masyarakat non-muslim ada yang lebih memilih dihukum cambuk daripada masuk penjara. “Kami melihat bahwa persoalan non-muslim dihukum cambuk, itu karena keinginan mereka sendiri,” kata Edrian.

Hal senada juga disampaikan kepada Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Munawar, bahwa selama ini media international sering memberikan informasi terkait penegakan syariat Islam yang tidak toleransi di Aceh.
“Pihak luar sering memberikan respon berlebihan terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tidak ada gesekan antar umat beragama di Aceh, Syariat Islam di Aceh sangat toleransi dan sangat menjunjung hak asasi manusia,” ujar Munawar.

Tekait adopsi anak di Aceh, Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengadobsi anak, mulai dari pengajuan permohonan adobsi, kemudian dilakukan asesmen, dan diberikan kesempatan untuk diadobsi selama 6 bulan di bawah pengawasan Dinas Sosial. Setelah itu baru dilakukan sidang terbatas dan diajukan ke Mahkamah Syariah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin juga menyampaikan, berdasakan pantauan, berbagai media yang ada di Aceh masih menjalankan pemberitaan sesuai dengan kaedah jurnalisktik.

“Pemberitaan media di Aceh selama ini tidak memihak kepada kelompok – kelompok tertentu dan masih dalam koridor yang ditentukan, begitu juga dengan konten – konten Agama,” jelas Mulyadi.[HK/rls]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *