,

TPI Meukek Tak Hasilkan Pendapatan untuk Daerah

TAPAKTUAN – Keberadaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Keude Meukek, Aceh Selatan selama ini ternyata tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah negeri pala tersebut. Hal itu terungkap dari kunjungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sana setelah membuka lelang pengelolaan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Sawang Ba`u, Kecamatan Sawang.

Berdasarkan keterangan Camat Meukek, terkait pengelolaan TPI Pasie Meukek sedang dilakukan upaya pendekatan dengan pihak gampong, para nelayan dan panglima laot.

“Camat meminta waktu untuk menggelar musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat gampong dengan melibatkan perwakilan nelayan dan panglima Laot. Musyawarah itu juga akan dihadiri pejabat Muspika,” ungkap T Masrul, Jumat, 14 September 2018.

Jika sudah ada sebuah solusi baru pihak DKP Aceh Selatan akan menggelar proses pelelangan pengelolaan TPI Pasie Meukek tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika memang sudah ada sebuah kata sepakat tidak perlu dilelang, maka pengelolaan TPI tersebut akan diserahkan kepada satu pihak dengan syarat tetap menyetorkan PAD untuk daerah.

“Jika sudah ada kata sepakat tak perlu dilelang ya ngak masalah. Yang penting setoran PAD harus ada, jangan sampai kosong seperti beberapa tahun lalu,” harapnya.

Sementara itu pelelangan secara terbuka pengelolaan TPI Sawang Ba`u, Kecamatan Sawang dilakukan Kamis, 13 September 2019 di Aula Kantor Camat Sawang. Lelang diikuti sejumlah masyarakat pelaku usaha penjualan ikan di kecamatan setempat. Acara ini dihadiri Camat, Kapolsek dan Danramil Sawang. Selain itu, juga hadir Panglima Laot, Keuchik Gampong Ujong Padang dan Keuchik Gampong Sawang Ba`u.

“Sekitar satu pekan sebelum acara pelelangan ini digelar, kami telah menempelkan pengumuman di Kecamatan Sawang. Hal itu menindaklanjuti Qanun Nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi tempat pelelangan. Acara dibuka untuk umum,” kata Plt Kadis DKP Aceh Selatan, Teuku Masrul,

Proses pelelangan pertama kali dibuka dengan angka dasar tahun 2017 lalu sebesar Rp 173 juta. Dari sejumlah peserta yang mengajukan penawaran, akhirnya keputusan yang berhak mengelola TPI tersebut jatuh pada tangan Sunardi YS, setelah dia mengajukan penawaran tertinggi sebesar Rp 190 juta.

Namun, meskipun angka pelelangan telah naik pihak DKP meminta kepada pengelola TPI agar tidak menaikkan pengutipan retribusi per fiber atau per keranjang. Ajakan DKP tersebut mendapat sambutan baik dan dukungan dari para peserta termasuk pemenang lelang.

“Mereka sepakat bahwa kutipan retribusi masih tetap Rp 15 ribu‎ per fiber atau per keranjang. Hal ini atas pertimbangan supaya sama-sama menguntungkan meskipun kami telah mengetahui berdasarkan hasil survey hasil tangkapan nelayan sudah meningkat dibandingkan tahun lalu,” ungkap T Masrul.

Menurutnya, proses penandatanganan kontrak antara DKP dengan pemenang lelang (Sunardi YS) akan berlangsung Senin, 17 September 2018. Kontrak itu berlaku selama setahun.
“Namun sebelum kontrak diteken, kami telah menyampaikan kepada pemenang bahwa kewajiban setoran retribusi untuk daerah harus disetor dimuka sebesar 50 persen atau Rp 95 juta. Sedangkan sisanya wajib disetor atau dilunasi terhitung lima bulan ke depan sejak kontrak diteken, jika tak diindahkan maka kontrak akan diputus,” tegasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *