,

Timses Mualem Tolak Hasil Pleno KIP Aceh Selatan

TAPAKTUAN – Tim sukses (Timses) pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh nomor urut 5 Muzakir Manaf – TA Khalid Kabupaten Aceh Selatan menolak hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 15 Februari 2017 lalu.

Sikap penolakan itu ditunjukkan dengan Walk Out (WO) pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang berlangsung di Gedung Rumoh Agam, Tapaktuan, Kamis, 23 Februari 2017.

Koordinator saksi paslon Muzakir Manaf – TA Khalid Aceh Selatan, Zulfata dalam konfrensi pers yang digelar di kantin Kantor DPRK Aceh Selatan menjelaskan, alasan walk out dari rapat pleno KIP, karena menilai pelaksanaan atau penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 15 Februari lalu sarat persoalan dan cenderung cacat hukum serta jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat.

Zulfata menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada oleh pihak KIP dinilai cacat hukum karena pihak KIP Aceh khususnya KIP Aceh Selatan tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh.

“Mulai dari pihak KPPS, PPS, PPK hingga KIP Aceh Selatan telah menyelenggarakan Pilkada 2017 secara cacat hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Qanun Nomor 12 tahun 2016. Hal itu terjadi karena pihak penyelenggara tidak memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) serta membatasi hak pilih masyarakat yang memiliki KTP, sementara hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016,” tegas Zulfata.

Ironisnya lagi, sambung Zulfata, pihak KIP selaku penyelenggara Pilkada terkesan menganggap bahwa angka 2,5 persen surat suara cadangan yang disediakan di masing-masing TPS merupakan bagian dari presentasi masyarakat yang memiliki KTP.

“Asumsi pihak KIP bahwa angka 2,5 persen di masing-masing TPS itu merupakan masyarakat yang memiliki KTP atau Surat Keterangan lainnya, padahal anggapan itu salah. Sebab seharusnya yang dimaksud 2,5 persen itu adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tambahan namanya,” ujar Zulfata.

Zulfata juga menuding penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017, KIP Aceh Selatan tidak menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2016. Dimana pada pasal 4 point a disebutkan bahwa pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS harus ditempelkan di tempat umum di masing-masing gampong tempat masing-masing TPS dimaksud berada.

“Namun yang terjadi di lapangan justru rekapitulasi tersebut tidak dipublikasi di tempat umum. Karena itu kami menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada 15 Februari lalu sangat merugikan rakyat Aceh khususnya rakyat Aceh Selatan serta semua kandidat,” ungkapnya.

Masih menurut Zulfata, pihaknya tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, siapapun yang terpilih akan didukung.

“Selama ini paslon nomor 5 tidak pernah mengklaim kemenangan, sebab kami sangat menghargai kerja-kerja yang sedang dilaksanakan oleh KIP. Kami masih menunggu hasil rapat pleno tingkat provinsi Aceh yang akan dilaksanakan oleh KIP Aceh,” lanjutnya.[Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *