,

Tim PHO Proyek Masjid Terapung Tapaktuan Mundur

TAPAKTUAN – Pekerjaan proyek Masjid Terapung An-nur Tapaktuan yang dikerjakan CV Atifa menelan anggaran mencapai Rp 2,3 miliar lebih sumber Otsus tahun 2017, sampai saat ini telah memasuki akhir bulan April 2018 belum selesai diserahterimakan kepada Pemkab Aceh Selatan. Penyebabnya, karena tim Provisional Hand Over (PHO) yang telah beberapa kali dibentuk justru memilih mengundurkan diri.

Keengganan tim PHO yang ditunjuk dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Selatan bekerja, disebut-sebut karena pekerjaan proyek Masjid Terapung An-nur dimaksud telah sejak dari awal sarat masalah.

Salah seorang tim PHO dari Dinas Perkim Aceh Selatan mengatakan, pembentukan tim PHO khusus untuk proyek tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun beberapa tim yang telah dibentuk sebelumnya keburu memilih mengundurkan diri sehingga dengan sendirinya tim bubar sebelum bekerja.

“Persoalannya sekarang ini, tidak ada yang mau lagi dimasukkan dalam tim PHO. Saya sendiri karena telah diperintahkan oleh pimpinan terpaksa bersedia. Tapi dalam perjalanan saya lihat kondisinya sudah tidak aman, makanya saya akan laporkan lagi kepada pimpinan, jika tidak jelas maka saya juga akan mengundurkan diri,” kata salah seorang tim PHO dari Dinas Perkim di Tapaktuan, Jumat, 27 April 2018.

Sementara itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Selatan, M Rasyid menyatakan, pihaknya memastikan pekerjaan fisik proyek tersebut tidak ada masalah karena telah sesuai dengan kontrak kerja.

“Kami telah menurunkan auditor BPK bersama tim teknis dan konsultan pengawas ke lapangan, hasil perhitungan lapangan realisasi pekerjaan proyek dinyatakan sudah sesuai tidak ada masalah lagi, bahkan kontraktor pelaksana terbukti mengerjakan fisik proyek lebih dari volume yang disyaratkan,” jelas M Rasyid.

Hanya saja, lanjutnya, dari hasil pemeriksaan lapangan pada bagian arsitekturnya ada cacat sedikit, namun kekurangan itu masih bisa diperbaiki. Kontraktor pelaksana proyek tersebut bernama H. Ruslan, menurut M Rasyid, diyakini kuat telah menyumbangkan uang pribadinya mencapai Rp 500 juta lebih dalam pengadaan tiang pancang.

Sebab, dari sebanyak 128 batang tiang pancang yang dibutuhkan hanya 68 batang yang mampu disediakan oleh Pemkab melalui donasi yang dikumpulkan dari masing-masing SKPK. Sisanya, terpaksa harus ditanggung oleh H. Ruslan karena banyak SKPK yang sebelumnya sudah bersedia menyumbangkan donasinya, ternyata batal.

“Tidak mungkin ditunggu lagi oleh rekanan, sebab jika ditunggu maka sampai saat ini masjid itu belum terbangun. Sementara perusahaan pemenang tender proyek tersebut tahun 2017 lalu yakni CV Atifa telah ditetapkan, untuk menghindari diputus kontrak kerja, rekanan terpaksa menanggung sendiri kekurangan tiang pancang,” sebutnya.

Saat ditanya, bukankah awalnya gambar dalam kontrak saat proses tender proyek tersebut dimulai dari lantai satu bukan tiang pancang? M Rasyid menjelaskan karena ada beberapa faktor akhirnya proyek tersebut direvisi (addendum kontrak) yakni dari volume sebelumnya 30×30 meter menjadi 15×15 meter. Tapi meskipun telah di revisi volume, anggarannya tetap sama yakni Rp 2,3 miliar.

Dalam proses pelaksanaan, lanjut M Rasyid, sebenarnya proyek tersebut telah mati kontrak pada 12 Desember 2017. Kemudiaan diaddendum lagi perpanjangan waktu sampai 31 Desember 2017.

Karena pekerjaan proyek itu tak juga rampung, M Rasyid mengaku sempat mengusulkan agar diputus kontrak saja. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat dengan Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra SH bersama SKPK terkait.

Tapi usulan itu disanggah oleh Kadis PUPR Bahrumsyah. Bahrum menyatakan pekerjaan proyek yang tak rampung diakhir 2017 tak perlu diputus kontrak karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015, masih bisa dilanjutkan (diluncurkan) selama 90 hari kerja ditahun berikutnya.

Namun konsekwensi yang harus ditanggung oleh pihak rekanan adalah harus membayar denda kepada negara. Menurut laporan yang ia terima, sampai saat ini telah memasuki akhir bulan April 2018 telah mencapai Rp 141 juta biaya denda yang harus dibayar oleh pihak rekanan ke kas negara.

“Sebenarnya, dalam pelaksanaan di lapangan tidak ada masalah lagi. Karena dari jadwal mati kontrak tanggal 28 Maret 2018, rekanan sudah mampu merampungkan pekerjaan proyek itu pada tanggal 26 Maret 2018, hanya saja kenapa proyek itu belum diserahkan terima kepada Pemkab Aceh Selatan, karena tim PHO tidak ada yang mau bekerja selama ini,” ungkapnya.

M Rasyid juga mengungkapkan, diakhir tahun 2017 lalu pihaknya sempat dipanggil penyidik Reskrim Polres Aceh Selatan, karena ada informasi yang diterima anggaran proyek telah diblokir oleh Dinas Syariat Islam. Informasi itu disangkal pihaknya, karena faktanya sampai akhir 2017 anggaran proyek baru ditarik sebesar 40 persen dari realisasi fisik sudah mencapai 43 persen.

“Untuk kami tidak jadi memblokir anggaran proyek itu, kami lebih memilih proyek itu diluncurkan saja sesuai aturan yang berlaku. Setelah kami tunjukkan bukti surat perintah membayar (SPM) akhirnya penyidik memahaminya,” jelas M Rasyid.

M Rasyid mengakui bahwa proses serahterima pekerjaan proyek tersebut telah cukup lama molor dari jadwal penyelesaian pekerjaan pada 26 Maret 2018 lalu.

Ia mengaku, pasca pekerjaan proyek itu selesai dilaksanakan, pihaknya langsung menyurati dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Perkim Aceh Selatan untuk mengirim nama-nama tim PHO. Sayangnya, tim PHO yang telah dibentuk secara tiba-tiba justru memilih mengundurkan diri.

“Anehnya, nama-nama tim PHO yang kembali dikirim, juga kembali mengundurkan diri. Persoalannya adalah petugas tim PHO tidak bisa dari dinas lain, harus dari Dinas Perkim karena kewenangan dinas tersebut dibidang itu. Kami sudah minta pada Kadis PUPR Bahrumsyah, dijawab bahwa hal itu bukan tanggungjawab mereka,” ujarnya.

Kadis Perkim Aceh Selatan, Fakhrudin ketika dimintai konfirmasi terpisah juga membenarkan sejumlah stafnya yang dikirim menjadi tim PHO telah mengundurkan diri.

“Penyebab mereka mengundurkan diri karena ketua tim PHO yang diangkat langsung dari PNS Dinas Syariat Islam bernama Tanjung lebih dulu mengundurkan diri. Staf saya hanya sebagai anggota tim PHO, jika ketua tim saja sudah lebih dulu mundur, tentu mereka juga mundur,” tandas Fakhrudin.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *