,

TIM Pemantau Otsus DPR-RI Akan Tinjau KEK Arun Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE – Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta, akan meninjau kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe. Tim yang diketuai Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon tersebut berangkat dari Jakarta, Minggu, 9 Desember 2018.

Hal itu diungkapkan anggota Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta, H Firmandez yang juga Koordinator Tim Pemantau Otsus Aceh, Jumat, 7 Desember 2018.

Anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini menjelaskan, kunjungan kerja Tim Pemantau Otsus tersebut dalam rangka memantau pelaksanaan Otsus Aceh. Tim akan menyerap aspirasi, melakukan evaluasi, memonitor penggunaan anggaran, serta membahas perkembangan Otsus Aceh, salah satunya tentang kesiapan operasional KEK Arun Lhokseumawe.

Menurut H Firmandez, Tim Pemantau Otsus akan ke KEK Arun Lhokseumawe pada Senin, 10 Desember 2018 dan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, seperti DPRK Lhokseumawe, Wali Kota Lhokseumawe dan jajarannya, Dirut Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelindo I, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), tokoh masyarakat, serta dengan berbagai pihak terkait lainnya.

“Dalam pertemuan itu nanti kita juga akan berdialog dengan pihak pesantren (dayah) dan kementerian agama, mencari masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pesantren yang sedang digodok di DPR RI,” jelas H Firmandez.

Kunjungan kerja Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta ke Aceh, khususnya ke KEK Arun Lhokseumawe juga dalam rangka melihat bagaimana perkembangan Otsus Aceh. Tim tersebut akan mendorong pemerintah pusat agar peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat ditetapkan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

“Kunjungan ini juga terkait dengan isu-isu lainnya di Aceh. Tim akan mencari masukan dari berbagai pihak, untuk kemudian menjadi bahan pembahasan kami di DPR RI, apa yang kami dapatkan di Aceh nantinya juga akan kami bahas nantinya dalam sidang-sidang DPR-RI,” ungkap H Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP Golkar ini menambahkan, pihaknya di DPR-RI menginginkan dan terus mendorong agar operasional KEK di berbagai daerah di Indonesia, termasuk KEK Arun Lhokseumawe bisa berjalan optimal, kerana pengembangan KEK adalah upaya khusus untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

“KEK Arun Lhokseumawe akan berkembang cepat, karena merupakan KEK yang paling siap beroperasi dari 12 KEK seluruh Indonesia, terlebih masalah lahan yang selama ini menjadi kendala pengembangan telah rampung. Di KEK lain persoalan lahan saja masih jadi kendala,” ungkap H Firmandez.

Karena itu H Firmandez meminta agar Pemerintah Aceh bersama administrator KEK Arun Lhokseumawe untuk aktif mengundang investor, memberi kemudahan secara regulasi sehingga KEK Arun Lhokseumawe bisa berkembang.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *