,

Terpidana Tak Bisa Dicambuk, Kejari Surati DSI

TAPAKTUAN – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan selaku eksekutor terhadap pelaku pelanggar syariat Islam mengalami kendala dalam mengeksekusi hukuman cambuk. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah yang digunakan sebagai dasar aturan dinilai tidak menjabarkan secara rinci alternatif penegakan hukum.
 
Akibatnya, pihak Kejari Aceh Selatan terpaksa menunda hukuman cambuk terhadap terpidana yang sudah berumur tua dan dalam kondisi sakit serta berasal dari keluarga miskin. Untuk menghindari kesalahan prosedur serta menghormati hak-hak terpidana, pihak Kejari Aceh Selatan menyurati Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh untuk meminta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
 
“Dari sejumlah terpidana pelanggar syariat Islam yang telah mendapat vonis hakim berkekuatan hukum tetap di Aceh Selatan, ada satu terpidana yang hingga saat ini belum bisa dieksekusi cambuk,” jelas Kasie Pidana Umum Kejari Aceh Selatan, Zainul Arifin SH kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat 28 Oktober 2016.
 
Dia adalah Tarmizi (52), warga Desa Lhok Sialang Rayeuk, Kecamatan Pasie Raja. Soalnya, terpidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur ini dalam kondisi sakit. Beberapa kali dihadirkan kelokasi eksekusi, setelah kondisi kesehatannya dicek, tim dokter selalu merekomendasikan terhadap yang bersangkutan tidak layak dieksekusi karena tekanan darahnya naik.
 
“Memang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ada dijelaskan bahwa jika tidak bersedia dicambuk, terpidana bisa membayar denda dalam bentuk sejumlah emas murni. Namun yang jadi persoalan sekarang ini, bagaimana jika terpidana tersebut berasal dari keluarga miskin,” ungkap Zainul.
 
Menurutnya, terhadap terpidana yang tidak bisa dicambuk tidak mungkin selamanya dilakukan penahanan badan dalam penjara sampai masa hukumannya berakhir. Sebab sesuai ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat, hanya diberikan dua pilihan yakni menjalani eksekusi cambuk atau membayar denda sejumlah emas murni.
 
Karena itu, sambungnya, untuk memperjelas duduk persoalan tersebut agar tidak terjadi multi tafsir di lapangan, pihaknya telah melayangkan surat ke Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh sebagai pihak yang sejak dari pertama merancang produk hukum tersebut.
 
“Kami meminta petunjuk dan arahan kepada Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, jika ditemukan kasus seperti itu bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil. Sebab tidak mungkin seorang terpidana yang tidak layak dieksekusi cambuk berdasarkan rekomendasi dokter tetap di tahan dalam penjara dalam jangka waktu lama. Apalagi ketentuan hukuman badan sampai berakhir masa hukuman seseorang terpidana pelanggar syariat islam tidak diatur dalam Qanun tersebut,” pungkasnya. [Hendri Z]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *