,

Terkait Pengelolaan Bandara Malikussaleh, H Firmandez Pertemukan Wabup dengan Menhub

JAKARTA – Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, mempertemukan langsung Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta terkait usulan pengelolaan Bandara Malikusaleh ke Kementerian Perhubungan.

Pertemuan berlangsung usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan pihak Kementerian Perhubungan di Gedung Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2018.

Dalam pertemuan tersebut, H Firmandez yang juga anggota Komisi V DPR RI menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur dan perhubungan di Aceh, salah satunya tentang pengajuan peralihan pengelolaan Bandara Malikussaleh dari Pemkab Aceh Utara ke Kementerian Perhubungan.

“Kementerian Perhubungan merupakan salah satu mitra kami di Komisi V yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan. Jadi kita tanyakan langsung hal itu. Alhamdulillah direspon dan segera ditinjaklanjuti,” jelas H Firmandez.

Usai RDP Komisi V dengan Kemenhub, H Firmandez juga memfasilitasi pertemuan Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membicarakan pembangunan kembali Bandara Malikussaleh dan peralihan pengelolaanya ke Kemenhub.

“Bandara Malikussaleh itu aset Pemkab Aceh Utara dari hibah PT Arun LNG, banyak fasilitas bandara yang sudah rusak, Pemkab Aceh Utara kwalahan mengelolanya, setiap tahun harus disubsidi sekitar Rp 1,2 miliar. Makanya kita minta dikelola oleh Kemenhub agar APBN bisa dikucurkan ke sana. Tidak mungkin itu dibangun kembali dengan APBK, harus APBN, pintu masuknya ya pengelolaan oleh melalui Kemenhub,” jelas H Firmandez.

Sebelumnya, Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf menjelaskan, Bandara Malikussaleh masuk dalam blueprint Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Untuk menunjang beroperasinya KEK tersebut, fasilitas bandara Malikussaleh harus direnovasi, mulai dari penambahan/perpanjangan landasan pacu (raunway), tempat parkir pesawat (apron), peremajaan alat navigasi, fasilitas gedung, hingga upgrading dan penempatan sumber daya manusia yang handal.

“APBK Aceh Utara kecil, tak mungkin bisa menanggulangi itu semua, jadi kita minta bantuan Kemenhub. Yang kita serahkan itu bukan bandara sebagai aset daerah, tapi pengelolaannya kita serahkan ke Kemenhub agar pembangunannya bisa menggunakan APBN. Ini penting untuk menunjang KEK dan meningkatkan investasi,” jelasnya.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *