Terkait Carateker, Ketua KADIN Langsa dan Aceh Timur Akan Tempuh Jalur Hukum

0
129

LANGSA – Penunjukan carateker KADIN Kota Langsa dan Aceh Timur oleh carateker KADIN Aceh menjelang Musprov KADIN Aceh 2019 menuai masalah. Selain melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) KADIN, juga menyalawi wewenang.

Ketua KADIN Kota Langsa, H Deddy Azwarsyah dan Ketua KADIN Aceh Timur, T Oktaranda telah melayangkan surat kepada KADIN Indonesia terkait persoalan tersebut. Keduanya akan menempuh jalur hukum jika persoalan itu tidak ditanggapi.

“Aneh, tiba-tiba di last minute menjelang Musprov KADIN Aceh 2019 saya dicarateker, saya tidak pernah menerima surat pemberitahuan apa-apa sebelumnya, ini menyalahi AD/ART dan PO organsiasi, makanya kita laporkan ke KADIN Indonesia selaku induk organisasi,” jelas Deddy Azwarsyah, Rabu, 19 Juni 2019.

Pria yang sering disapa Pak Ded ini menambahkan, dirinya bersama Ketua KADIN Aceh Timur, T Oktaranda telah bertemu dan menyampaikan langsung persoalan kepada Ketua Kompartemen Organisasi KADIN Indonesia, Ali Said.

“Kita sampaikan langsung persoalan ini, Pak Ali Said menyatakan akan menyampaikan itu kepada carateker dan Ketua Umum terpilih KADIN Aceh. Meski demikian, kita akan tempuh jalur hukum jika kerja-kerja inkonstitusional dan menyalahi aturan itu tidak diproses,” tegasnya.

Deddy Azwarsyah menambahkan, carateker KADIN Aceh seharusnya mengetahui tugas dan fungsinya sesuai dengan SK pengurus KADIN Aceh, bukan malah bertindak di luar batas kewenangan, seperti melakukan pembubaran kepengurusan KADIN kabupaten/kota yang masa kepengurusannya masih berjalan.

Kepengurusan KADIN Kota Langsa yang dipimpin Deddy Azwarsyah sudah berlangsung selama dua tahun. Ia terpilih melalui Muskot KADIN Langsa tanggal 27 Oktober 2017 yang sah dan sesuai dengan AD/ART dan PO KADIN.

“Aneh kalau baru sekarang menjelang Musprov KADIN Aceh mereka menyatakan kepengurusan KADIN Langsa tidak sah, sebelumnya saya juga tidak pernah menerima surat pemberitahuan apa-apa. Kalau pun melakukan pergantian kepengurusan itu harus dengan alasan yang jelas dan harus melalui mekanisme AD/ART bukan dengan kesewenang-wenangan,” pungkasnya.[HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here