,

Tender Proyek di Aceh Diduga Sarat KKN

TAPAKTUAN – Forum Bedah Desa Nasional mensinyalir tender proyek jasa konstruksi di Pemkab Aceh Selatan selama ini sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perusahaan rekanan tertentu yang ditetapkan sebagai pemenang diduga sudah dikondisikan secara terstruktur dan massif sejak awal.

“Tender diduga hanya formalitas saja karena orang-orang yang dimenangkan oleh panitia memang sudah ada. Ironisnya lagi, sejumlah perusahaan kontraktor yang dimenangkan justru itu-itu sejak sejak beberapa tahun terakhir,” kata Ketua Forum Bedah Desa Nasional, T Sukandi, Kamis, 13 April 2017.

Kondisi tersebut, lanjut Sukandi, selain merugikan msyarakat dan daerah karena perusahaan kontraktor yang dipilih bukan atas dasar kompetensi dan keahliannya sehingga secara otomatis berdampak terhadap kualitas atau mutu pekerjaan proyek, yang juga mengakibatkan kerugian bagi para kontraktor lokal.

“Hal ini sangat merugikan sejumlah rekanan yang bernaung di bawah beberapa asosiasi jasa konstruksi di Aceh Selatan. Karena proses tender proyek milik Pemkab setempat selama ini diduga kuat memang sudah dikondisikan sejak awal. Indikasinya adalah, proses pelelangan proyek dengan klasifikasi Rp 1 miliar ke atas selalu dikuasai oleh oknum rekanan tertentu dan tender proyek dengan klasifikasi menengah ke bawah atau Rp 1 miliar ke bawah diduga justru diberikan kepada Tim Sukses (Timses) oknum Bupati dan untuk paket proyek aspirasi anggota DPRK Aceh Selatan sebagai proyek balas jasa dan balas budi politik,” beber Sukandi.

Anehnya, kata Sukandi, meskipun dugaan konspirasi tersebut telah berlangsug sejak tahun pertama Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra menjabat hingga memasuki tahun terakhir masa jabatannya, namun belum satupun dilakukan proses pengusutan secara serius sampai ke pengadilan oleh pihak aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian.

“Atas dasar ini, kita patut mempertanyakan kinerja tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) di bawah pimpinan Wakapolres Aceh Selatan. Sebab pasca tim ini dibentuk di Aceh Selatan menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi, hingga sekarang ini justru belum mampu mengungkapkan satu kasuspun, meskipun indikasi-indikasi pungli dalam proses tender proyek tersebut sudah menjadi rahasia umum,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Unit Lelang Proyek Pemerintah (ULP) Pemkab Aceh Selatan, Mudasir belum berhasil dikonfirmasi karena ketika didatangi ke kantornya, Kamis, 13 April 2017 tidak berada di tempat demikian juga ketika dihubungi ke nomor ponselnya tidak tersambung.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *