,

Tanggapi Permintaan H Firmandez, Tim Kemenhub Tinjau Bandara Malikussaleh

LHOKSEUMAWE – Tim Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melakukan peninjauan dan pemeriksaan fasilitas Bandar Udara (Bandara) Malikussaleh.

Bandara milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tersebut akan dikelola oleh Kemenhub. Pengelolaan bandara akan diserahkan kembali ke daerah jika Pemkab setempat sudah memiliki kemampuan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, H Firmandez, Kamis, 22 Februari 2018. Komisi V merupakan komisi yang membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan.

Menurut anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 ini, penyerahan pengelolaan Bandara Malikussaleh kepada Kemenhub merupakan permintaan Pemkab Aceh Utara sendiri, dirinya sebagai wakil rakyat Aceh di DPR RI hanya memfasilitasi dan mengupayakan pengurusannya.

“Enam bulan yang lalu Pemkab Aceh Utara sudah melayangkan proposal peralihan pengelolaan Bandara Malikussaleh ke Kementerian Perhubungan. Tapi sampai tiga kali pengajuan belum diproses, saya hanya membantu mempertemukan pihak Pemkab Aceh Utara dengan Kementerian Perhubungan selaku mitra saya di Komisi V DPR RI,” jelas Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI tersebut.

Selain itu, kata H Firmandez, saat tim Komisi V melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bener Meriah dan Bireuen pada 11 hingga 13 Januari 2018, pihaknya juga membawa tim Komisi V singgah ke Aceh Utara bertemu dengan Bupati Muhammad Thaib.

“Kami dari Komisi V DPR RI bersama Bupati Muhammad Thaib langsung meninjau fasilitas Bandara Malikussaleh. Apa yang kami dapat di sana, kami sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Intinya Bandara Malikussaleh harus dikelola dengan baik untuk mendukung operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun,” lanjut H Firmandez.

Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Politik Dewan Pimpinan Pimpinan (DPP) Golkar ini menambahkan, saat Komisi V DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Komisi V di Senayan, Rabu, 24 Januari 2018. Ia juga mempertemukan langsung Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi membahas hal tersebut.

“Alhamdulillah berkat perjuangan Pak Bupati Muhammad Thaib dan Wakil Bupati Fauzi Yusuf, Kementerian Perhubungan akan membantu pengelolaan Bandara Malikussaleh dengan menggunakan APBN. Jadi, kalau selama ini Pemab Aceh Utara harus selalu subsidi, ke depan tidak lagi, karena sudah bisa menggunakan APBN melului pengelolaan oleh Kemenhub,” tegas H Firmandez.

Selain itu kata H Firmandez, pengelolaan Bandara Malikussaleh oleh Kemenhub bukan berarti menyerahkan kembali bandara tersebut kepada pemerintah pusat. Pihak Kemenhub hanya membantu pengelolaanya saja, sementara hak milik bandara masih punya Pemkab Aceh Utara.

“Nanti kalau Pemkab Aceh Utara sudah memiliki kemampuan sumber daya dan finansial, maka pengelolaannya akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Jadi jangan lagi ada salah tafsir. Kita membantu agar Bandara Malikussaleh bisa terus beroperasi dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” pungkas H Firmandez.[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *