Syarat Khusus Menjadi Qadli (Hakim) di Aceh

0
102

Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh, ada satu jabatan khusus yakni qadhi atau hakim. Puncak tertinggi dari jabatan ini adalah Qadli Malikul Adil atau Hakim Agung yang sering disebut sebagai Mufti bergelar Syeikhul Islam, tangan kanan Sultan dalam memerintah kerajaan.

Prof Ali Hasjmy dalam buku Kebudayaan Aceh dalam Sejarah, terbitan Beuna, Jakarta, 1983 menjelaskan, dalam Qanun Meukuta Alam, undang-undang Kerajaan Aceh, Qadli Malikul Adil merupakan salah satu dari 16 lembaga tinggi kerajaan. Qadli Malikul Adil sering juga disebut sebagai Mufti, kantor tempat ia bertugas disebut sebagai Balai Malikul Adil.

Dalam menjalankan tugasnya, Qadli Malikul Adil dibantu oleh empat orang ulama yang bergelar “Mufti Empat” yakni mufti dari empat mazhab yang berbeda, yakni mazhab Imam Syafii, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki dan mazhan Imam Hambali. Mereka bertugas membantu Qadli Malikul Adil dalam menyusun berbagai fatwa.

Keempat ulama dari empat mazhab ini dalam masyarakat Aceh sering disebut sebagai “Imum Peut” yakni imam yang empat. Sementara Qadli Malikul Adil sebagai Mufti Kerajaan merupakan ulama besar yang mampu menguasai faham mazhab keempat imam tersebut, karena itu Mufti Kerajaan Aceh ini sering digelar sebagai Syeikhul Islam.

Mufti sebagai tangan kanan sultan, juga membantu sultan dalam menjalankan perintah qanun (undang-undang), dan dalam menetapkan beberapa petinggi kerajaan yang bergelar “wazir” mulai dari Perdana Menteri hingga para menteri di bawahnya.

Dalam Qanun Meukuta Alam halaman 62, dijelaskan ada 10 syarat untuk menjadi qadli (hakim) dalam Kerajaan Aceh, yakni: Islam, laki-laki, mukhalaf, merdeka, mendengar (tidak pekak), melihat (tidak buta), jaga (waspada) lagi rajin, adil, ahli berkata (orator), ahli ilmu dalam perkara dunia dan akhirat yang diserahkan oleh kerajaan kepadanya, dan dapat ia berbuat dengan adil.

Sementara itu, HC Snouck Hourgronje dalam buku Aceh di Mata Kolonialis menjelaskan, untuk menjadi qadli (hakim) di Aceh, selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, ada satu syarat khusus, yakni harus mampu menguasai èleumèe peuet blaih (ilmu empat belas)

Snouck menjelaskan, èleumèe peut blaih ini merupakan empat belas cabang pengetahuan hukum Islam. Malah menurut Snouck dalam karya-karya berbahasa Arab tentang hukum Islam, prestasi ilmia yang disyaratkan bagi seorang qadli atau hakim, sering digambarkan sebagai penguasaan atas 15 cabang ilmu.

Sejarawan lainnya, HM Zainuddin dalam buku Tarikh Aceh dan Nusantara halaman 317-319 dan M Husin dalam buku Adat Aceh halaman 210-2012, secara rinci menjelaskan tentang tingkatan pengadilan (mahkamah) yang berlaku dalam Kerajaan Aceh. Ada lima tingkat lembaga peradilan yang berlaku.

Pertama, Hukom Peujroh yakni pengadilan damai di tiap-tiap gampong (desa) yang mendamaikan setiap kasus yang muncul sebelum dibawa kepengadilan. Mereka yang terlibat dalam peradilan damai ini adalah keuchik (kepala desa), imum meunasah (imam rawatib), tuha peuh (empat orang tetua desa).

Kedua, Mahkamah Mukim, yakni pengadilan tingkat rendah yang diketuai oleh Imum Mukim, anggota-anggotanya terdiri dari wakil qadli mukim, para kepala desa dan ulama dalam mukim tersebut. Mereka bertugas mengadili perkara, dan kalau tidak bisa selesai, akan diserahkan ke pengadilan tingkat selanjutnya.

Ketiga, Mahkamah Uleebalang, yaitu pengadilan menengah yang bertugas mengadili perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Mahkamah Mukim. Pada tingkat menengahnya ini, hakimnya Uleebalang, wakilnya Qadli Uleebalang, sementara anggotanya terdiri dari beberapa orang imam (ulama) dan qadli mukim.

Keempat, Mahkamah Panglima Sagoë, yakni pengadilan tinggi yang bertugas mengadili perkara-perkara banding dari Mahkamah Uleebalang. Ketuanya Panglima Sagoe, Wakilnya Qadli Panglima Sagoe, anggotanya terdiri dari beberapa Uleebalang dan Qadli Uleebalang.

Kelima, Mahkamah Kerajaan, dalam dunia modern sekarang dikenal sebagai Mahkamah Agung. Yakni pengadilan tinggi dalam Kerajaan Aceh yang bertugas mengadili perkara-perkara banding dari mahkamah-mahkamah di bawahnya, serta mengadili perkara-perkara besar yang ditentukan dengan dekrit sultan. Mahkamah Kerajaan ini diketuai oleh sultan sendiri, sementara wakilnya Qadli Maikul Adil, anggota-anggotanya terdiri dari Wazir Sultan Menteri Mizan (Menteri Kehakiman), ulama-ulama faqih dan Mufti Empat.

Hal ini menggambarkan bahwa, sejak Kerajaan Aceh Darussalam dibentuk dari federasi beberapa kerajaan di Aceh oleh Sultan Alauddin Johan Syah pada 1 Ramadhan 601 Hijriah, bertepatan dengan 22 April 1205 Masehi, Kerajaan Aceh sudah memiliki undang-undang dan struktur kerajaan yang jelas.

Pada masa puncak kejayaannya yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) undang-undang dan struktur pemerintahan Kerajaan Aceh semakin terperinci dengan Qanun Meukuta Alam. Undang-undang Kerajaan Aceh ini kemudian diadopsi oleh beberapa kerajaan di Asia Tenggara, seperti kerajaan-kerajaan di kawasan Semenanjung Malaya dan Pattani.[Iskandar Norman]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here