Status KADIN Aceh Masih di Bawah KADIN Indonesia

0
114

BANDA ACEH – Sejak gagalnya Musyawarah Provinsi (Musprov) VI status kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh masih di bawah KADIN Indonesia. Hal ini juga setelah Ketua Umum KADIN Aceh demisioner saat itu, H Firmandez menyerahkan persoalan tersebut ke KADIN Indonesia.

Ketua Kompartemen Organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Ali Said menjelaskan, Kadin Indonesia belum menunjukkan adanya tanda-tanda untuk menunjuk careteker Ketua Kadin Aceh, penganti H Firmandez.

“Masih dalam proses. Rapat juga belum, bagaimana menunjuk caretaker. Belum ada rapat untuk membahas itu. Nanti, kalau sudah ada surat keputusan (SK) careteker, baru kami sampaikan,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada pertengahan November 2019, H Firmandez menyerahkan keputusan tentang kelanjutan Musprov KADIN Aceh kepada KADIN Indonesia selaku induk organisasi, menanggapi tidak diterbitkannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh Polda Aceh.

“Selaku anggota DPR RI dan pejabat negara, saya perlu menjaga nama baik Aceh. secara aturan boleh saja Musprov dilakukan di luar daerah, tapi saya tidak mau lakukan itu, kesannya nanti Aceh tidak aman, dan itu akan mempengaruhi iklim investasi. Jangan sampai acara kecil ini merusak citra Aceh. Perdamaian Aceh itu mahal, untuk mewujudkannya melibatkan dunia internasional,” jelas H Firmandez.

H Firmandez menambahkan, Pantia Musprov VI KADIN Aceh sebelumnya pada 7 November 2018 KADIN Aceh juga sudah memberitahukan kepada Kapolda Aceh melalui Dir Intelkam Polda Aceh melalui surat No:305/SK/Kdn Aceh/XI/2018 tentang pemberitahuan Muprov VI KADIN Aceh.

Namun pada 8 November 2018 pihak Polda Aceh melalui surat No.B/141/XI/2018/Dit Ik pihak Polda Aceh membalas surat tersebut dan menyatakan tidak menerbitkan STTP. Surat tersebut ditandatangani oleh AKBP Mohammad Ali Khadafi.

Dalam konsideran surat Polda itu juga menyertakan surat Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan dan surat Plt Gubernur Aceh yang meminta penundaan Musprov VI dan menunjuk caretaker Ketua KADIN Aceh. Padahal permintaan kedua pejabat Aceh tersebut sudah ditolak oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, karena tahapan pelaksanaan Musprov VI KADIN Aceh sudah sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) KADIN.

Penolakan terhadap permintaan Wakil Ketua DPRA disampaikan KADIN Indonesia melalui surat No.1757/SKI/XI/2018 tanggal 12 November 2018. Sementara penolakan permintaan Plt Gubernur Aceh dilakukan KADIN Indonesia melalui surat No.1764/SKI/XI/2018 yang menegaskan bahwa Musprov VI KADIN Aceh tidak bisa ditunda dan tetap harus dilaksanakan pada 14-17 November 2018.

Dalam kedua surat tersebut Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa Dewan Pengurus KADIN Indonesia selama ini telah memantau dan melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan KADIN Aceh, dan hasilnya adalah kepengurusan KADIN Aceh dapat berjalan dan pelaksanaan Musprov VI KADIN Aceh juga dilaksanakan sesuai tahapan prosedur penyelenggaraan Musprov yang benar, sebagaimana ketentuan AD/ART KADIN dan Peraturan Organisasi KADIN yang berlaku.

H Firmandez menambahkan, pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan Musprov secara terbuka, mulai dari pembentukan panitia SC dan OC Musprov serta pendaftaran calon ketua, sudah diumumkan di media. Malah sudah ada tiga orang calon ketua yang mendaftar, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Ketua Umum KADIN Indonesia Pak Rosan Perkasa Roeslani juga sudah menyetujuinya, Tapi karena pihak kepolisian berpendapat lain dan tidak menerbitkan STTP, maka Musprov VI KADIN belum digelar.

“Untuk menjaga nama baik Aceh dan perdamaian Aceh, kelanjutannya kita serahkan ke KADIN Indonesia selaku wasit dan induk organisasi KADIN Aceh,” tegas H Firmandez kala itu. [HK]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here