,

Soal RUU Pemilu Golkar Kedepankan Musyawarah Mufakat

JAKARTA – Fraksi Partai Golkar tetap mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum. Golkar juga menginstruksikan seluruh anggota fraksi hadir untuk mengantisipasi jika pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme voting.

Anggota Fraksi Golkar asal Aceh, H Firmandez menjelaskan, dalam rapat paripurna Kamis, 20 Juli 2017 beberapa isu krusial masih menjadi pembahasan alot. Sejumlah fraksi harus melakukan rapat internal menjelang pengambilan keputusan.

Menurut H Firmandez, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu telah menyiapkan lima opsi yang menjadi isu krusial untuk dipilih agar bisa diputuskan dalam sidang paripurna.

Isu-isu krusial tersebut adalah, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi perdaerah pemilihan, dan metode konversi suara. “Yang paling alot diperdebatkan adalah perihal presidential threshold, di mana pemerintah menginginkan angka 20-25 persen,” jelas H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, Golkar akan tetap memilih Paket A yang berisi angka 20 persen untuk ambang batas pengajuan calon presiden. Hal itu seperti disampaikan Ketua Fraksi Golkar Robert J Kardinal.

Partai koalisi koalisi pemerintah ingin presidential threshold 20-25 persen, parpol di luar pemerintahan ingin opsi sebaliknya ingin presidential threshold dihapuskan. Hal inilah yang paling alot pembahasannya dalam paripurna.

“Pak Robert sudah menegaskan bahwa Golkar tetap menginginkan musyawarah mufakat, tapi kalau akhirnya harus lewat mekanisme voting terbuka, ya, Golkar juga sudah siap,” tegas H Firmandez.

H Firmandez merincikan, kelima opsi paket yang akan dibahas dalam paripurna untuk disetujui. Kelima opsi paket tersebut adalah:

Paket A: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket B: Presidential threshold (nol persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket C: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).

Paket D: Presidential threshold (10-15 persen), parliamentary threshold (lima persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (saint lague murni).

Paket E: Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (3,5 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (quota hare).[HK]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *