,

Sepupu Bupati Tersangka Perambahan Hutan Lindung

TAPAKTUAN – Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polres Aceh Selatan menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan perambahan hutan lindung di kawasan Gunung Jambo Bate, Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek. Kedua tersangka baru tersebut adalah adik sepupu Bupati Aceh Selatan berinisial TH dan Keuchik Jambo Papeun, HI.

Penetapan dua tersangka baru ini diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim penyidik Polres Aceh Selatan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Sebelumnya, pada Selasa, 31 Oktober 2017 lalu pihak Kejari Aceh Selatan telah mengembalikan berkas perkara atas nama tersangka HR, operator beko, ke penyidik Polres Aceh Selatan karena dinilai belum lengkap.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, Munif SH yang dikonfirmasi melalui Kasie Inteligen, Ridwan Gaos Natasukmana di Tapaktuan, Minggu, 19 November 2017 membenarkan hal itu.

“Benar, berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim, penyidik Polres Aceh Selatan telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut,” kata Ridwan.

Dia mengatakan, SPDP kedua tersangka baru tersebut diterima dalam dua tahap. Tahap pertama SPDP terhadap pemilik lahan yang juga adik sepupu Bupati Aceh Selatan berinisial TH diterima pada 1 November 2017 lalu, kemudian SPDP terhadap pengawas lapangan yang juga Keuchik Jambo Papeun, Kecamatan Meukek berinisial HI diterima pada 9 November 2017 lalu.

“Penetapan dua tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan kasus yang dilakukan penyidik Polres menindaklanjuti pengembalian berkas tahap pertama karena dinilai belum cukup bukti formil dan materil serta petunjuk-petunjuk lainnya yang harus dilengkapi,” jelas Ridwan.

Menindaklanjuti telah ditetapkannya dua tersangka baru tersebut, tambah Ridwan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, Munif SH telah menunjuk tim jaksa peneliti untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara kedua tersangka baru tersebut.

Dengan demikian, lanjut Ridwan, dalam proses pengusutan kasus dugaan perambahan hutan lindung tersebut tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka – tersangka baru lainnya jika pihak penyidik berhasil menemukan alat bukti baru dan didukung dengan dua alat bukti yang kuat.

“(Penambahan tersangka baru) tentu terbuka lebar jika didukung dua alat bukti yang kuat. Namun demikian, kami tidak bisa berspekulasi dan melampaui kewenangan penyidik Polres, karena yang mengetahui fakta penyidikan dari hasil pemeriksaan tambahan adalah pihak penyidik Polres Aceh Selatan,” tegasnya.

Ihwal dugaan perambahan hutan lindung di kawasan Gunung Jambo Bate, Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek ini, terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim gabungan terdiri dari Polisi Hutan (Polhut), anggota Tipiter Polres Aceh Selatan dan anggota Subden POM TNI yang dipimpin langsung Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Subulussalam, Irwandi M Pante pada Senin, 2 Oktober 2017 lalu.

Berdasarkan pengakuan operator beko dan pekerja lapangan yang diamankan petugas, lokasi yang diduga telah terjadi perambahan hutan lindung tersebut milik Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra yang dibeli pada masyarakat Gampong Jambo Papeun beberapa waktu lalu.

Selain mengamankan dua pekerja lapangan, petugas gabungan juga mengamankan satu unit beko, satu unit chain saw dan mesin ketam kayu serta sejumlah kayu yang diduga dari hasil perambahan hutan lindung. Seluruh barang bukti dan pekerja lapangan tersebut langsung di bawa ke Polres Aceh Selatan.

Namun dalam perkembangan pengusutan, operator beko berinisial HR yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di sel tahanan Polres setempat, belakangan diketahui telah di lakukan penangguhan penahanan oleh pihak Polres Aceh Selatan. Informasi dan keterangan yang dihimpun wartawan di Tapaktuan, yang bertindak sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan tersangka HR adalah T Masduhul Syah yang tak lain merupakan kolega dekatnya Bupati Aceh Selatan.

Sementara itu, menyangkut namanya disebut-sebut turut terseret dalam kasus dugaan perambahan hutan lindung tersebut telah dibantah oleh Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Bupati Sama Indra menyatakan, lahan yang dibersihkan tersebut bukanlah hutan lindung, tapi kebun pala milik masyarakat yang ditinggal akibat pala telah mati diserang hama. Selain tanaman pala, dalam kebun itu juga ada pohon durian.

“Tidak benar saya memerintahkan Kepala Desa Jambo Papeun untuk merambah hutan lindung. Selama ini, saya justru menanam pohon pinus di hutan yang rusak,” kata Sama Indra.

Sama Indra mengaku, Kepala Desa Jambo Papeun menghubungi dirinya, meminta bibit pinus untuk ditanami di kebun yang tidak dikelola atau terbengkalai tersebut.
“Hama pernah menyerang sebagian besar tanaman pala masyarakat, ketimbang terbengkalai, Kepala Desa Jambo Papeun ingin menanaminya dengan pinus. Saya katakan, jangan hanya pinus, tapi juga ditanami durian, agar hasilnya bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Lantas Bupati Sama Indra mempertanyakan keputusan menteri yang dipakai, sehingga lahan tersebut diklaim masuk kawasan hutan lindung. “Kalau keputusan tersebut saat Menteri Kehutanan MS Ka’ban menjabat, bukan hanya kebun masyarakat, pekarangan di belakang rumah masyarakat pun masuk wilayah hutan lindung,” ungkapnya.

Bupati mengaku, ia telah menyerahkan 300 bibit pinus kepada Kepala Desa Jambo Papeun untuk ditanami di bekas kebun pala masyarakat itu. “Saya memiliki foto, sisa bibit pinus yang ditanami di kebun tersebut. Sebagian besar telah tumbuh,” jelasnya.[HM]

Written by Redaksi

Redaksi Teropong Aceh. Email: redaksi@teropongaceh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *