Sejarah Awal Mula Perang Cumbok

0
686

Perang Cumbok merupakan perang antara golongan ulama dengan kaum feodal (uleebalang) di Aceh. Ini merupakan sebuah fragmen kelam dalam sejarah panjang perang saudara di Aceh.

Dalam masa peralihan kekuasaan Jepang di Aceh, terjadi perselisihan pandangan antara kaum ulama yang disokong oleh rakyat, dengan kaum uleebalang, sisa-sisa kaki tangan Belanda di Aceh yang ingin membuka pintu bagi masuknya kembali Belanda ke Aceh.

Pelaku pergolakan di Aceh, Hasan Saleh dalam buku Mengapa Aceh Bergolak mengungkapkan, untuk mengumpulkan kekuatan kaum uleebalang di Pidie, sebuah kenduri besar dengan memotong dua kerbau digelar pada 22 Oktober 1945 di rumah Teuku Keumangan Umar, Uleebalang Keumangan. Hasilnya sepakat membentuk markas ulebalang dengan pasukan bersenjatanya dinamai Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Markas ini dipimpin oleh uleebalang dari Mukim Cumbok Teuku Muhammad Daod, ia dikenal sebagai Daod Cumbok.

Hasan Saleh menduga diangkatnya Daod Cumbok sebagai pemimpin gerakan kaum uleebalang tersebut, karena ia merupakan Gunco Lamlo pada masa pendudukan Jepang, dan di wilayah kekuasaannya di Lamlo terdapat yasin soko (gudang senjata) Jepang dan sebuah penjara peninggalan Belanda yang bisa digunakan untuk kepentingan perang.

Hal yang sama juga diungkapkan pelaku sejarah lainnya, Teuku Alibasjah Talsya. Dalam buku Batu Karang di Tengah Lautan, Talsya menjelaskan, untuk memperkuat angkatan BPK, pasukan uleebalang pada 2 Desember 1945 memasuki kota Sigli untuk merampas senjata Jepang. Mereka ingin mendahului laskar rakyat dan Tentara Kemanan Rakyat (TKR) yang berencana melucuti senjata Jepang pada 4 Desember 1945.

Namun, gelagat pasukan uleebalang dengan BPK-nya itu diketahui TKR yang disokong rakyat dan ulama. Hal ini membuat suasana di Kota Sigli jadi genting, hingga terjadi bentrok antara gerakan rakyat dari TKR dan massa para pendukung uleebalang. Persoalan itu kemudian diketahui Jepang, mereka menyatakan tidak akan menyerahkan senjata baik kepada pihak manapun.

Esoknya, 4 Desember 1945, Komandan TKR Syamaun Gaharu dari Banda Aceh tiba di Sigli untuk meredakan ketegangan, karena perselisihan antara kelompok uleebalang dengan barisan rakyat sudah berujung pada tembak menembak.

Syamaun Gaharu juga melakukan pertemuan dengan petinggi Jepang di Sigli. Pihak Jepang diwakili oleh Kentizi selaku Bo-etaitiyo Sigli dan beberapa opsirnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh saling curiga. Saat pembicaraan sedang berlangsung terjadi tembak menembak di pinggiran Kota Sigli antara kelompok barisan rakyat dengan kelompok uleebalang.

Akhirnya, setelah perundingan berlansung dengan sangat alot. Jepang yang tak ingin senjatanya dilucuti oleh barisan rakyat dan kelompok uleebalang, menyatakan hanya akan menyerahkan senjatanya kepada Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Untuk menghindari senjata-senjata itu jatuh ke tangan barisan rakyat dan kelompok uleebalang yang sedang berselisih, maka semua senjata Jepang tersebut akan diangkut ke Banda Aceh dengan menggunakan kereta api yang dikawal TKR. Keamanan tentara Jepang pindah dari Sigli ke Banda Aceh juga menjadi tanggung jawab TKR.

Saat senjata-senjata Jepang dinaikkan ke kereta api di Stasiun Sigli, tanpa diduga sekitar 2.000 orang bersenjata tajam dari kelompok uleebalang memasuki Kota Sigli. Dari kerumuman massa tersebut terdengar rentetan tembakan. Tembakan tersebut kemudian dibalas oleh massa dari barisan rakyat, suasana Kota Sigli jadi mencekam.

Perang frontal pertama antara kelompok barisan rakyat dengan kelompok uleebalang ini berlangsung selama dua hari dua malam. Syamaun Gaharu kemudian memerintahkan tentara TKR dari Banda Aceh untuk menuju Sigli, untuk mengendalikan suasana.

Pada hari ketika datang juga ke Sigli Gubernur Sumatera Utara, MR Teuku Muhammad Hasan. Ia masuk ke Kota Sigli di bawah pengawalan tentara TKR dari Bireuen. MR Teuku Muhammad Hasan merupakan anak uleebalang Pinueng Sigli, lulusan Leiden Unversity, ia Gubernur Sumatera pertama, yang ditunjuk Presiden Soekarno sebagai Komisaris Negara Republik Indonesia.

MR Teuku Muhammad Hasan menggelar pertemuan dengan wakil-wakil kedua belah pihak untuk menghentikan perang saudara tersebut. Perundingan itu menghasikan kesepakatan:

1. Senjata-senjata Jepang hanya boleh diserahkan kepada Residen Aceh selaku pemerintah yang sah di Aceh.
2. Tanggung jawab keamanan di Kota Sigli tetap berada di tangan pemerintah, TKR dan alat-alat resmi lainnya.
3. Pihak rakyat dan pihak uleebalang mengundurkan diri meninggalkan kota Sigli, kembali ke tempat masing-masing.
4. Jika terjadi insiden saat pengunduran diri, pimpina pihak masing-masing harus bertanggung jawab.

Konflik dan perang selama tiga hari dari tangga 1 sampai 3 Desember 1945 itulah awal mula dari peristiwa Perang Cumbok di Aceh, yang mengorbankan banyak harta benda dan nyawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here